Pelantikan Pimpinan DPRP Papua Barat Daya,Kursi Ketua Masih Jadi Sorotan
, SORONG - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik.
Pelantikan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa di Vega Prime Hotel & Convention, Rabu (23/4/2025).
Pelantikan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRP Papua Barat Daya.
Dalam surat keputusan itu, ditetapkan Anneke Lieke Makatuuk sebagai Wakil Ketua I dan Fredrik Frans Adolof Marlissa sebagai Wakil Ketua II.
Sementara itu Ketua DPRP dari Partai Golkar peraih kursi terbanyak belum ada sehingga masih menjadi sorotan.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam sambutannya mengajak seluruh pihak untuk mengembalikan segala hormat dan syukur kepada Tuhan atas terselenggaranya pelantikan tersebut.
“Momentum ini penting dan strategis. Kita dituntut memperkuat kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk menghadirkan solusi bagi rakyat dan menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kerja sama yang harmonis antara DPRP dan pemprov sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global, seperti konflik geopolitik, krisis iklim, dan dinamika ekonomi yang turut berdampak ke daerah-daerah.
“Kita harus bersatu dalam satu semangat, menghadirkan solusi untuk rakyat, mempercepat pembangunan, dan menjaga stabilitas,” jelasnya.
Elisa Kambu juga mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya untuk mendukung para wakil rakyat dalam mengemban tugas legislatif, pengawasan, dan anggaran.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Papua Barat Daya, saya mengucapkan selamat kepada Anneke Makatuuk dan Fredrik Marlissa yang telah dilantik. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan hikmat dalam melayani rakyat Papua Barat Daya,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRP Papua Barat Daya Anneke Lieke Makatuuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam mengemban amanah sebagai unsur pimpinan DPRP Papua Barat Daya.
“Ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memastikan DPRP hadir sebagai lembaga legislatif yang kuat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Anneke dalam pidato perdananya.
Politisi Partai Demokrat ini juga menegaskan, komitmennya memperkuat sinergi antara DPRP, pemprov, dan masyarakat dalam membangun Papua Barat Daya.
“Sebagai daerah otonom baru, kita memiliki peluang besar untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Ia menyebutkan, DPRP akan fokus pada isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat adat, dan pelestarian lingkungan.
“DPRP bukan hanya pembuat regulasi, tetapi pengawas jalannya pemerintahan. Kami akan bekerja keras menyusun kebijakan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya,” tegasnya.
Anneke mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun provinsi ini dengan semangat gotong royong, transparansi, dan akuntabilitas. (/ismail saleh)
