Mahasiswa Papua Dipersekusi, Gubernur Lukas Enembe Akan Kirim Tim ke Surabaya

Chanry Andrew S, Jurnalis 

PAPUA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengecam persekusi yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang, beberapa waktu lalu.

Ia menilai, tindakan massa dari ormas maupun polisi terlalu berlebihan terkait kasus dugaan pengerusakan bendera merah putih di depan asrama mahasiswa Papua, di Surabaya, pada 15 Agustus 2019.

Menurut Lukas Enembe, masyarakat dan orang Papua punya harga diri dan martabat. “Kami bukan bangsa monyet, kami manusia Papua yang punya harga diri dan martabat,” kata Gubernur saat konferensi pers di Gedung Negara, Jayapura, Papua, Minggu (18/8/2019).

Terkait insiden tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, ia menyampaikan akan mengirimkan tim ke Surabaya, Malang, dan Semarang.

“Kita akan bentuk tim yang melibatkan pemerintah provinsi, kodam, MRP dan DPRP, apakah dipulangkan nanti kita lihat situasinya seperti apa,” kata Gubernur.

Polisi berjaga-jaga di sekitar Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya (Syaiful/Okezone)

Sebelumnya, Lukas Enembe menyampaikan lima poin terkait insiden yang dialami mahasiswa Papua tersebut. Pertama, ia turut empati dan prihatin terhadap insiden tersebut.

“Pemerintah menghargai langkah hukum yang dilakukan aparat keamanan sepanjang dilakukan secara profesional, proposional dan berkeadilan,” kata Gubernur.

Dalam hal ini, ia melanjutkan, aparat keamanan diharapkan tidak melakukan pembiaran terhadap persekusi, main hakim sendiri oleh kelompok maupun individu yang dapat melukai hati masyarakat Papua.

“Hindari tindakan mengganggu represif yang dapat menimbulkan korban jiwa, kegaduhan politik dan rasa nasionalisme anak bangsa,” kata Gubernur.

Ia berharap atas insiden tersebut untuk tidak direspons berlebihan tanpa adanya tindakan bertentangan dengan norma, adat, dan budaya.

Kepada masyakat non-Papua, Gubernur juga berharap untuk tetap menjaga harmonisasi dan tidak melakukan tindakan inkonstitusional.

Add Comment