Langkah Kemenangan Pacific Islands Forum untuk West Papua

Indonesia is Illegally Occupying Melanesian Territory of Western New Guinea
Indonesia is Illegally Occupying Melanesian Territory of Western New Guinea

– Para Menteri Luar Negeri Forum menyerukan agar waktu kunjungan Komisioner HAM PBB ditetapkan segera, dan agar laporan yang dihasilkan mengenai situasi Papua bisa dipresentasikan di hadapan pertemuan para Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik berikutnya pada tahun 2020 .

– Vanuatu mengusulkan kata-kata di dalam resolusi yang akhirnya memenangkan dukungan dari negara-negara kepulauan Pasifik. Ketika sampai di pertemuan para Menteri Luar Negeri itu sendiri, Ralph Regenvanu dari Vanuatu berjuang dengan sukses agar ketentuan tenggat waktu dimasukkan. Itu adalah pertempuran kemauan dimana Vanuatu menang atas Australia.

——————

Reporter: Admin Jubi

Oleh Johnny Blades, Wartawan Radio New Zealand International.

SALAH satu kritik dari Forum Kepulauan Pasifik selama bertahun-tahun berkaitan dengan terbatasnya kemampuan pengelompokan regional untuk memajukan agendanya dalam menghadapi kepentingan Australia dan Selandia Baru. Ketidakseimbangan kekuasaan tidak selalu membuat regionalisme semakin kohesif.

Namun patut dicatat kemenangan langka bagi negara-negara kepulauan ini pada pertemuan Forum Menteri Luar Negeri baru-baru ini di Suva. Pertemuan sesi regular ini menetapkan agenda pertemuan puncak para pemimpin dari 18 negara anggota Forum di Tuvalu bulan ini. Di antara hal-hal besar yang sedang dilakukan oleh negara-negara Pasifik, di samping tindakan pada krisis iklim dan perlindungan lautan, adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap orang Melanesia asli dari wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, atau West Papua.

Ada tekad baru dalam Forum bahwa Papua Barat harus tetap dalam agenda. Menyadari eskalasi kekerasan bersenjata di dataran tinggi Papua antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan militer Indonesia, serta tanda-tanda bahwa pelanggaran hak asasi manusia di wilayah ini semakin memburuk, Forum mendesak dialog terbuka dengan Indonesia mengenai masalah ini. Juga semua pihak diminta mengatasi akar penyebab konflik dengan cara damai. Forum telah membuat desakan seperti ini sebelumnya. Tetapi sekarang, khususnya, para anggota Forum telah menetapkan batas waktu undangan yang masuk akal oleh Jakarta pada kantor Komisaris HAM PBB Michelle Bachelet untuk mengunjungi wilayah Papua.

Kunjungan ini telah menjadi subyek penting. Pendahulu Bachelet, Zeid Ra’ad Al Hussein, tahun lalu mengeluh bahwa undangan Indonesia padanya untuk mengunjungi Papua tidak dihormati oleh Indonesia sendiri, yang pada gilirannya membuat Jakarta kesal. Khawatir bahwa Indonesia menyeret rantai itu lagi, para Menteri Luar Negeri Forum menyerukan agar waktu kunjungan komisioner ditetapkan segera, dan agar laporan yang dihasilkan mengenai situasi Papua bisa dipresentasikan sebelum pertemuan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik berikutnya pada tahun 2020 .

Bagaimana kata-kata yang sangat kuat seperti itu dapat melewati sekutu Indonesia yang kuat dalam Forum, khususnya Australia? Dibutuhkan diskusi *“panas”* di Suva di tingkat pejabat senior sebelum pertemuan para Menteri Luar Negeri. Kata-kata itu diusulkan oleh Vanuatu, pendukung regional utama tujuan kemerdekaan Papua Barat. Keberatan dengan itu, pejabat Australia bolak-balik bernegosiasi dengan Vanuatu untuk merevisi resolusi, yang akhirnya memenangkan dukungan dari negara-negara kepulauan Pasifik. Ketika sampai di pertemuan para Menteri Luar Negeri itu sendiri, Ralph Regenvanu dari Vanuatu berjuang dengan sukses agar ketentuan tenggat waktu dimasukkan. Itu adalah pertempuran kemauan dimana Vanuatu menang atas Australia.

Itu sebagian merupakan pertanda bahwa negara-negara kepulauan Pasifik memiliki pengaruh terhadap Australia yang jarang mereka pertahankan di masa lalu, karena Canberra ingin terus berteman di kawasan Pasifik di tengah kehadiran Cina yang menjulang. Tapi ini lebih dari sederhana. Ada dinamika yang berubah di Pasifik tentang masalah West Papua terkait dengan perubahan kepemimpinan di negara-negara utama.

Perubahan besar terjadi di Papua Nugini dengan perubahan pemerintahannya. Salah satu dari mereka yang kehilangan posisinya adalah Menteri Luar Negeri terlama di negara itu, Rimbink Pato. Dalam perannya selama hampir tujuh tahun, Pato menjalin hubungan dekat dengan rekan-rekan Indonesia dan terbukti efektif dalam mengatasi masalah West Papua baik di dalam Forum dan Melanesian Spearhead Group (MSG) setiap kali organisasi regional kawasan Pasifik mengancam untuk memberikan tekanan pada Indonesia. Tanpa Pato, tidak ada keberatan dari Menteri Luar Negeri Pasifik untuk kehadiran Regenvanu di Suva.

Selain itu, dua Menteri Luar Negeri yang relatif baru di Fiji dan Kepulauan Solomon telah menyuntikkan darah segar ke blok Melanesia. Pemerintah Fiji, yang sampai sekarang tidak mau mempertanyakan Indonesia tentang Papua Barat, siap untuk mendukung dorongan regional tentang masalah hak asasi manusia, selama penentuan nasib sendiri tidak dibahas.

Pemerintah Pasifik tidak bisa dengan mudah mengabaikan masalah hak asasi manusia lagi. Solidaritas akar rumput di kawasan dengan orang West Papua tumbuh ketika ada tanda-tanda bahwa situasi hak asasi manusia di Papua semakin memburuk dan menuntut perhatian internasional. Pelapor hak asasi manusia PBB sangat khawatir tentang budaya impunitas dan kurangnya investigasi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua oleh polisi dan militer. Selain itu, tim Dewan Gereja Dunia baru-baru ini mengunjungi Papua dan merasa was-was pada peningkatan pelanggaran.

Anggota-anggota forum semakin frustrasi karena upaya-upayanya sejauh ini untuk melibatkan Indonesia dengan West Papua tidak banyak berhasil, misalnya bahwa permintaan tim pencari fakta untuk mengunjungi Papua telah menemui jalan buntu. Alih-alih mengakui masalah Papua di forum internasional, Jakarta justru berfokus pada gerakan infrastruktur besar yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo di Papua. Pemerintahnya sibuk menjalin hubungan dengan negara-negara kepulauan di bawah strategi “Ketinggian Pasifik”. Terlepas dari apa yang merupakan representasi menyesatkan dari orang Papua pada pertemuan puncak Pacific Expo baru-baru ini di Auckland, Indonesia menggunakan acara tersebut sebagai gaung tentang keinginan untuk lebih terhubung dengan wilayah Pasifik.

Dan di situlah letak kesulitan untuk negara-negara pulau Pasifik. Jika Jakarta serius untuk meningkatkan hubungan dengan mereka, mereka merasa harus datang ke “pesta” lebih lanjut di West Papua. Indonesia memiliki daya ungkit yang signifikan di kawasan ini, tetapi negara-negara Forum kehabisan kesabaran. Negara-negara Kepulauan Pasifik sebelumnya terpecah atas isu West Papua. Namun ketika mereka berbicara bersama, seperti yang tampaknya mereka lakukan sekarang, mereka mewakili kekuatan yang harus diperhitungkan. (*)

*Penulis adalah Wartawan Radio New Zealand International.

Add Comment