Bougainville, dari otonomi sampai merdeka

Keingingan masyarakat Bougainville ingin merdeka sebenarnya sejak 16 September 1975 usai Papua New Guinea (PNG) memperoleh kemerdekaan dari pemerintah kolonial Australia. Meski sebelum kemerdekaan di PNG investasi di tambang Bougainville sudah lama berlangsung, hingga kemerdekaan PNG.

Namun ketidakpuasan paska kolonialisme masih saja terjadi. Orang-orang Bougainville melawan kekerasan terhadap sesama bangsa Melanesia. Tentara Nasional PNG harus berhadapan dengan para pejuang Bougainville. Sejak 1960-an dan 1970-an, Bougainville berdiri telah siap untuk pemisahan dari. PNG, tetapi tidak pernah memulainya dengan konflik bersenjata yang sebenarnya dengan otoritas pemerintah nasional PNG.

Fakta hari ini jelas para pemimpin di Bougainville, terkecuali John Momis, hampir semuanya tidak memahami alasan awal pemberontakan 1980-an dimulai oleh Sam Kouna dan Francis Ona. Bahkan kedua pemimpin garis keras ini harus siap mati demi kebebasan bangsa Bougainville terhadap penjajahan sesama anak bangsa Melanesia.

Selain itu jelas para pemimpin sekarang di Bougainville sangat prihatin dengan terjadinya korban besar yang dihadapi warga mereka. Bahkan harta benda telah dihancurkan oleh Angkatan Pertahanan PNG sendiri. Pemerintah PNG telah menggunakan pasukannya sendiri untuk menghancurkan yang menyebabkan kematian massal terutama mama-mama dan anak anak.

Kisah pilu kekerasan di Bougainville berhasil dibukukan dan menjadi salah satu film berjudul Mister Pip. Buku ini ditulis oleh Lloyd Jones saat melakukan perjalanan ke PNG sejak awal blokade Bougainville dari dunia luar. Lloyd Jones pertama kali mengunjungi misi Penjaga Perdamaian Selandia Baru sedangkan kali kedua tinggal bersama Sam Kuona, pemimpin militer Tentara Revolusi Bougainville.

Meski cerita tentang Bougainville dibuat dalam cerita fiksi, tetapi banyak memuat fakta terutama kengerian akibat perang antara Tentara Revolusi Bougainville. Bahkan dalam konfrontasi terakhir ada perkosaan dan pembunuhan brutal, dan pejuang pemberontak dijatuhkan dari helikopter (semuanya terjadi).

Konflik juga berawal dari para pemilik tanah tambang di Bougainville dengan Rio Tinto, sebuah perusahaan tambang yang melalukan eksploitasi penambangan tembaga di sana. Pemerintah nasional PNG yang mestnyai hadir sebagai penengah antara konflik kepemilikan tanah justru balik mengangkat senjata melawan Tentara Revolusi Bougainville.

Bougainville Merdeka

Kampanye seputar kemerdekaan rakyat Bougainville tak segencar Papua Barat ataupun Kanak Merdeka di bekas jajahan Perancis di Pasifik Selatan. Padahal perang saudara di sana telah memakan banyak korban sesama anak-anak Melanesia antara PNG dan Bougainville.

Dalam diskusi lepas di Madang, Papua New Guinea (PNG) beberapa waktu lalu, aktivis dan koordinator Pacific Network on Globalisation (PANG), dari Suva, FijiMaureen Penjueli, kepada Jubi mengakui kalau dukungan kampanye terhadap referendum Bougainville sangat sedikit atau kurang jika dibandingkan dengan Papua Barat atau orang-orang Kanak di Kaledonia Baru.

Bahkan dia kurang begitu yakin kalau pemerintah PNG sangat serius untuk menyelenggarakan referendum yang semula direncanakan Juni 2018 mundur hingga Oktober 2019 mendatang. Meskipun ada kekhawatiran terhadap keseriusan pemerintah nasional PNG untuk menyelenggarakan referendum di Bougainville, 17 Oktober 2019, namun optimisme terus datang termasuk dukungan dari orang Bougainville sendiri.

Aktivis perempuan asal Bougainville, Mary Rouse Palei, dari NGO di PNG, Melanesian Organisation Development, Lae Morobe Province, PNG kepada Jubi beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya bersama kaum perempuan Bougainville terus berjuang bagi masa depan masyarakat di Provinsi Solomon Utara demi suksesnya pelaksanaan secara damai referendum Oktober 2019.

“Terima kasih karena Anda telah membicarakan dan menanyakan masalah kami di Bougainville,” katanya kepada Jubi, seraya menambahkan mereka tak pernah mengenal menyerah dan terus menyambut perubahan demi perbaikan yang lebih baik, termasuk referendum 2019.

Mungkin Mary Rouse Palei tak sendiri, masih banyak lagi warga Bougainville dan kerabat mereka di negara tetangga Kepulauan Solomon. Tak heran ribuan warga dari Provinsi Utara Solomon menyambut baik keputusan politik yang diambil pemerintahan Perdana Menteri O’Neil, yakni referendum bagi warga Provinsi Solomon Utara dalam kerangka keragaman budaya masyarakat Melanesia di PNG.

Kekhawatiran terhadap keseriusan PNG akhirnya sirna ketika James Marape menjadi Perdana Menteri menggantikan O’Neil. Perubahan kepemimpinan yang terjadi di Papua New Guinea sangat penting dalam sejarah PNG, meskipun O’Neil termasuk Perdana Menteri yang lama memimpin PNG hampir lima tahun hingga akhirnya meletakan jabatan, 30 Mei 2019.

Referendum di Bougainville bisa menjadi tonggak sejarah penyelesaian konflik antara sesama anak Melanesia melawan paska kolonialisme terhadap masa depan orang-orang Bougainville. Pergantian O’Neil ke Marape membawa perubahan penting untuk memutuskan status politik masa depan Bougainville melalui referendum.

Kesepakatan perdamaian Bougainville untuk menyelesaikan konflik kekerasan dari 1988-1997 hingga berujung pada referendum atau meminjam istilah pemerintah Indonesia saat referendum di Irian Barat, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Dalam referendum di Bougainville nanti para pemilih akan ditanya dalam surat suara, Apakah Anda setuju untuk Bougainville memiliki otonomi yang lebih besar (i) atau (ii) memilih kemerdekaan atau Bougainville merdeka.

Kini semua mata memandang ke Bouagainville dalam referendum Oktober 2019 yang tinggal dua bulan lagi. Pentolan dan aktivis pejuang Papua Merdeka, Edison Waromi, mengatakan kemerdekaan bagi Bougainville akan mengubah peta negara-negara Melanesia, karena Bougainville merdeka dari tangan-tangan negara negara paska kolonialisme, artinya mereka melawan penjajahan terhadap bangsa sendiri alias melawan penindasan atas sesama orang Melanesia. (*)

Editor: Angela Flassy, Jubi.co.id

Add Comment