Bank Papua mengaku tak tahu soal Jamkrida

Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE – Jubi/Arjuna
Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – PT Bank Papua yang merupakan badan usaha milik daerah mengaku tidak mengetaui soal PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua.

Pernyataan itu dikatakan perwakilan Bank Papua saat menjawab pertanyaan Komisi II DPR Papua dalam Rapat Kerja Panitia Kerja (Panja) Bidang Perekonomian yang dipimpin Ketua komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim pada Kamis (15/08/2019).

“Kalau Bank Papua yang milik orang asli Papua ini tidak tahu terkait Jamkrida, kami mempertanyakan bagaimana sepak terjang Jamkrida membantu pengembangan ekonomi kerakyatan di Papua,” kata Herlin Beatrix Monim disela-sela rapat.

Menurutnya, pembentukan PT Jamkrida sekitar tiga tahun lalu berdasarkan peraturan daerah khusus atau perdasus nomor 18 tahun 2008, terkait pengembangan ekonomi kerakyatan. Harusnya, lembaga penjamin perbankan termasuk Bank Papua, tidak ragu memberikan kredit kepada pelaku usaha kecil (ekonomi kerakyatan) asli Papua untuk mengembangkan usahanya.KAMU MUNGKIN SUKA

“Bank Papua tidak mengetahui keberadaan Jamkrida. Ini pertanyaan kami, lembaga penjamin sudah bergerak tiga tahun, namun ke mana arahnya. Ke Bank Papua atau bank lainnya. Kami belum mendengar dari bank lain. Bagaimana upaya yang dilakukan antara kolaborasi perbankan dan Jamkrida,” ujarnya.

Komisi II DPR Papua akan kembali melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk mendapat penjelasan serta merumuskan hadirnya sebuah kebijakan baru untuk para pelaku usaha kecil asli Papua.

“Kami akan dudukkan pihak terkait, sehingga kami tahu persis berapa besar dana yang mereka dapatkan sebagai lembaga penjamin. Kalau bank Papua tidak tahu, semoga bank lain tahu tentang Jamkrida. Dari pertemuan ini kami yakin bisa mencari solusi untuk pelaku ekonomi kecil asli Papua dalam mengembangkan usahanya,” ucapnya.

Kepala Divisi Bisnis UMK dan Konsumer Bank Papua, Abraham Krey yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, hingga kini kredit (pinjaman) tanpa agunan di Bank Papua hanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program pemerintah pusat.

“Ini sekarang menjadi idola di Bank Papua. Kami diberi kuota Rp 75 miliar. Pada 2019, kami sudah salurkan Rp 61 miliar atau sudah 80 persen. Bunganya hanya tujuh persen. (Pinjaman) yang lain-lain sementara belum ada,” kata Abraham Krey.

Meski begitu menurutnya, pihak Bank Papua tetap berupaya agar orang asli Papua bisa terlayani.

“Kalau misalnya ada program Rp 5 juta di bank lain tanpa jaminan, saya akan pastikan. Tapi kalau sampai Rp 100 juta tanpa jaminan, saya tidak yakin karena aturan perbankan semua sama,” ucapnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Add Comment