Peserta peringatan 48 tahun proklamasi kemerdekaan West Papua diintimidasi aparat keamanan

Nabire, Jubi – Para aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, United Liberation Movement For West Papua, dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua melakukan aksi bersama memperingati 48 tahun proklamasi kemerdekaan West Papua di 13 kota di Indonesia, Senin (1/7/2019). Aksi itu antara lain digelar di Ambon, Ternate, Malang, Makassar, dan Surabaya. Aliansi Mahasiwa Papua menyatakan sejumlah peserta aksi di berbagai kota diintimasi aparat keamanan. Sejumlah enam peserta aksi di Surabaya sempat ditangkap polisi, namun sudah dilepaskan lagi.

Anggota Tim Kerja United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) dalam Negeri Nasta S Awom menyatakan aksi itu memperingati 48 tahun hari proklamasi bangsa West Papua. “[Aksi kami] melanjutkan perjuangan kemerdekaan sejati untuk kedaulatan bangsa West Papua, mendorong pengakuan hukum internasional dan pengakuan negara Indonesia atas sejarah perjuangan bangsa West Papua yang terus memperjuangkan penentuan nasib sendiri,” tulis Awom dalam siaran pers yang diterima Jubi, Senin, (1/7/2019).

Awom mengatakan proklamasi kemerdekaan bangsa West Papua telah berlangsung pada 1 Juli 1971 di Desa Waris, Numbay–Papua, dekat perbatasan Papua Nugini. “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat“ itu dikumandangkan oleh Zeth Jafet Rumkorem.

Awom menyatakan Proklamasi 1 Juli 1971 itu merupakan bagian tak terpisahkan dan konsekuensi dari proses dekolonisasi West Papua oleh Belanda. Dalam sidang Parlemen Belanda pada 16 Maret 1961, Wakil Menlu Belanda Urusan Nieuw Guinea, Mr Bot menyusun program 10 tahun pembangunan sebagai langkah persiapan penyerahan kedaulatan kepada rakyat dan bangsa West Papua.

“Pemilihan umum untuk memilih anggota Nieuw Guinea Raad (Dewan Perwakilan Papua) pada 18-25 Maret 1961 di Holandia (kini Jayapura) merupakan langkah awal dari rencana penyerahan dan pengakuan kedaulatan [West Papua] kepada bangsa West Papua. Akan tetapi, proses yang tengah berjalan itu-terutama deklarasi kemerdekaan 1 Desember 1961  dan masuknya West Papua dalam daftar dekolonisasi PBB-telah diganggu operasi militer Trikora pada 19 Desember 1961,” kata Awom.

Awom menyatakan pada tanggal 15 Agustus 1962 terjadi perundingan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda yang menyepakati New York Agreement. Kesepakatan diantaranya menyebutkan Belanda akan menyerahkan West Papua kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) paling lambat pada tanggal 1 Oktober 1962. Kesepakatan itu juga menyebutkan UNTEA selanjutnya akan menyerahkan West Papua kepada Indonesia paling lambat pada 1 Mei 1963. Selanjutnya, hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua akan diselenggarakan sebelum akhir 1969.

“Sejak 1 Mei 1963, bertepatan dengan berakhirnya masa pemerintahan UNTEA di West Papua, pemerintahan diserahkan kepada Indonesia. Selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di hampir  seluruh tanah West Papua. Akibatnya, hak-hak politik dan hak asasi manusia [orang asli Papua] dilanggar secara tidak wajar,” katanya.

Awom mengatakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dilaksanakan dalam tekanan militer Indonesia, dan hanya 0,4% rakyat Papua yang turut memberikan suara dalam Pepera itu. Pemerintahan Indonesia mengubah penentuan pendapat yang mestinya one man one vote menjadi penentuan pendapat oleh sejumlah perwakilan saja.

“Pemerintahan Belanda memiliki tanggung jawab yang besar atas terjadinya serangkaian proses tersebut. Di tengah proses dekolonisasi, pemerintahan Belanda melakukan perundingan ilegal dengan Indonesia yang difasilitasi Amerika Serikat, menyetujui kesepakatan tersebut, dan nyaris tidak melakukan tindakan apa pun terhadap proses Pepera yang dilangsungkan dengan cara-cara yang tidak demokratis,” katanya.

Seluruh rangkaian proses itulah yang kemudian melatarbelakangi proklamasi kemerdekaan West Papua pada tanggal 1 Juli 1971. Dalam peringatan 48 tahun proklamasi kemerdekaan West Papua itu, para aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, United Liberation Movement For West Papua, dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua. “Pemerintahan Belanda harus bertanggung jawab dalam menuntaskan janji proses dekolonisasi West Papua,” kata Awom.

Para peserta aksi di berbagai kota di Indonesia itu juga menuntut Indonesia menghentikan eksploitasi di Papua, dan menarik seluruh personil militer organik dan non-organik dari tanah West Papua. Para peserta aksi juga meminta Indonesia menjamin kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berekspresi rakyat West Papua.

Ketua Aliansi Mahasiwa Papua John Gobay menyatakan para aktivis menggelar aksi peringatan proklamasi kemerdekaan West Papua itu di 13 kota di Indonesia. Gobay menyatakan para aktivis di sejumlah kota diintimidasi oleh aparat keamanan.

“Di Surabaya, [para peserta aksi] direpresi, sejumlah enam orang peserta aksi sempat ditangkap, tapi sudah dibebaskan lagi. Di Makassar, para peserta aksi dibubarkan ketika mereka belum memulai aksi. Di Semarang dan Bali, sejumlah aktivis kami diintiminasi, diteror, dibubarkan oleh organisasi kemasyarakatan dan polisi,” kata Gobay.

Gobay mengatakan, pihaknya menyesalkan tindakan polisi itu. Gobay menegaskan aksi yang dilakukan para aktivis dan mahasiswa Papua itu merupakan hak menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. “Ini bukti bahwa Negara Indonesia memperkosa undang-undang yang telah dibuatnya,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Add Comment