Komite Legislatif ULMWP wilayah Anim Ha tolak hasil Pepera 1969

Jayapura, Jubi  , Komite Legislatif United Movement for West Papua atau ULMWP wilayah Anim Ha menolak hasil pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera di Merauke pada tangan 14 Juli 1969 silam. Pasalnya, pelaksanaan Pepera 1969 itu dinilai cacat hukum dan penuh rekayasa.

Ketua Legislatif ULMWP wilayah Animha Pangkrasia Yeem dan pengurus ULMWP saat memberikan keterangan pers – (Jubi/Hengky Yeimo).
Ketua Legislatif ULMWP wilayah Animha Pangkrasia Yeem dan pengurus ULMWP saat memberikan keterangan pers – (Jubi/Hengky Yeimo).

Ketua Legislatif ULMWP Wilayah Animha  Pangkrasia Yeem mengatakan pelaksanaan Pepera 1969 telah melanggar prinsip one man one vote, sehingga terus ditolak oleh bangsa Papua. Akibatnya, orang asli Papua terus menderita dan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sejak pelaksanaan Pepera pada 14 Juli 1969.

“Kami menilai pada 14 juli 1969 adalah awal pembunuhan  dan pembantaian bangsa Papua, karena di Merauke Penentuan Pendapat Rakyat hanya diikuti oleh perwakilan. Maka kami menolak Pepera 1969, dan menghadirkan kantor ULMWP di Merauke. Kini, setelah satu tahun, kami mendapat kado dengan Benny Wenda mendapat penghargaan ‘Freedom ox Oxford’ dari Pemerintah Kota Oxford,” kata Yeem di Jayapura, Minggu (14/7/2019).

Pangkrasia Yeem mengatakan masyarakat Anim Ha harus memahami Pepera 1969 telah merusak harkat, martabat, dan masa depan orang asli Papua. “Saya minta orang Anim Ha harus kuat dan terus melawan secara damai, karena Pepera cacat hukum. Pepera telah membawa kami dalam pemusnahan, sehingga mulai hari ini kita semua harus menolak Pepera. Dengan dukungan ULMWP, kita [akan] membentuk negara kita sendiri sebagai bangsa merdeka dan berdaulat,” katanya.

Sekertaris Komite Aksi, Christianus Dogopia mengatakan Komisi Aksi juga menilai Pepera yang dijalankan di Merauke pada 14 Juli 1969 tidak dijalankan dengan  benar, sehingga cacat hukum. “Sejak itu, Pepera menjadi awal pemunahan bangsa Papua di Merauke. Kami menolak hasil Pepera itu,” kata Dogopia.

Dogopia menyapaikan berterimakasih kepada Dewan dan Walikota Oxford  yang akan menyerahkan penghargaan “Freedom of Oxford” kepada Benny Wenda. Penghargaan itu dinilai akan menambah gaung kampanye penolakan terhadap hasi Pepera 1969 maupun tuntutan penentuan nasib sendiri bangsa Papua di dunia intenasional.

“Sejak 2002, Benny Wenda mengungsi ke Papua Nugini, lalu ke Inggris, dan terus menyampaikan kampanye Papua Barat [dan penolakan terhadap hasil Pepera 1969]. Hal itu menjadi inspirasi bagi banyak rakyat Papua, dan menjadi simbol perjuangan orang Papua sejak tahun 1961 hingga kini,” kata Dogopia.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Add Comment