Tim investigasi Nduga : Puluhan ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata

Jayapura, Jubi – Operasi militer yang dilancarkan pasca pembunuhan brutal terhadap belasan orang yang disebut sebagai pekerja jembatan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 telah mengakibatkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat. Tim independen yang turun ke lapangan menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM di Nduga akibat dari operasi militer tersebut.

Masyarakat setempat kehilangan tempat tinggal karena rumah-rumah mereka ikut hancur ketika militer melakukan pengejaran terhadap anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Tidak hanya itu, warga juga terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka di beberapa distrik karena khawatir akan menjadi korban dari operasi tersebut.

Puluhan ribu masyarakat setempat terpaksa mengungsi. Warga masyarakat yang mengungsi dari Distrik Mapenduma diperkirakan mencapai 4.276 jiwa; Distrik Mugi 4. 369 Jiwa, Distrik Jigi 5.056 Jiwa, Diatrik Yal 5.021 Jiwa, Distrik Mbulmu Yalma 3.775 jiwa, Distrik Kagayem 4.238 Jiwa, Distrik Nirkuri 2.982 Jiwa, Distrik Inikgal 4.001 jiwa, Distrik Mbua 2.021 Jiwa dan Distrik Dal 1.704 Jiwa.

Sebagian masyarakat dari beberapa distrik, termasuk Distrik Mepworok, Distrik Mbua Distrik Dal, dan Mbulmu Yalama, dan Distrik Dal juga telah mengungsi ke hutan dan bersembunyi di dalam gua-gua mengunakan tenda. Pengungsi yang lain mengungsi di beberapa Kabupaten, antara lain Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Timika, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Kenyam, dan Kabupaten Asmat.

Baca: Sedikitnya 229 anak pengungsi Nduga terancam gagal ikuti Ujian Nasiona

“Pengungsi yang dimaksud juga termasuk anak-anak sekolah, ibu-ibu, dan lansia. Sejak operasi dilakukan anak-anak tidak bisa bersekolah karena mereka harus mengungsi ke hutan,” kata Theo Hesegem, anggota tim investigasi saat menyampaikan temuan tim investigasi di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Anak-anak pengungsi asal Kabupaten Nduga yang berada di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya sedang makan dalam kondisi seadanya. Jubi/Foto Dok. Allah Tabuni

Lanjut Theo, bagi anak-anak yang mengungsi ke Wamena, mereka mulai membuka sekolah darurat mengunakan tenda di halaman Gereja Kingmi Weneroma. Sekolah yang dimaksud kurang lebih berjumlah sekitar 13 Kelas. Proses belajar mengajar bagi anak-anak sedang berlansung selama 3 sampai 4 bulan, sejak Januari 2019. Anak-anak yang bersekolah berjumlah 697 siswa dari SD, SMP dan SMA. Namun jumlah tersebut masih terus bertambah. Hal ini mengancam masa depan nasib ribuan anak-anak di Nduga.

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia mendesak adanya solusi dari kedua kandidat calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyelamatkan warga Nduga.

“Orang Nduga seperti orang Papua lainnya mengalami memoria pasionis sepanjang hidup. Sejarah gelap yang dialami masyarakat Papua antara tahun 1960an, tahun 1970an, sampai tahun 1980an. Orang tua Eginius Kogeya, misalnya, saat itu pernah mengalami pembunuhan dan membuat dirinya memilih menjadi pemimpin yang mengangkat senjata untuk melawan TNI,” ungkap Usman.

Disampaikan oleh Pastor John Jonga, aktivis HAM di Wamena, Kabupaten Nduga memiliki 16 unit SD, 5 unit SMP dan 1 unit SMA. Namun satu-satunya yang saat ini beroperasi hanya di ibu kota Kabupaten Kenyam. Beberapa sekolah terpaksa tidak beroperasi sementara karena terdampak peristiwa pembantaian pekerja Istaka hingga sampai operasi militer, serta kontak senjata antara TPNPB/OPM dan militer.

Baca: Diduga mengungsi, tujuh pelajar SMK di Nduga tidak ikut Ujian Nasional

Temuan tim investigasi lapangan terkait kontak senjata antara militer dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat berdampak dan telah merugikan masyarakat sipil di sana. Tim Investigasi menduga operasi militer di Nduga mengakibatkan terjadinya dugaan pelanggaran HAM.

“Hasil investigasi yang ditemukan memperlihatkan ibu-ibu melahirkan di hutan ketika mereka sedang berada dalam pengungsian. Mereka pun kesulitan mengakses pertolongan medis,” jelas Pastor John.

Selain itu, ungkap Theo, tim investigasi juga telah menemukan korban dari masyarakat sipil di beberapa kampung, diantaranya dua anak sekolah yang ditembak di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, dan beberapa warga sipil yang ditembak lalu menderita hingga meninggal dunia. Tidak hanya itu, ada beberapa warga sipil meninggal dunia saat berada di pengungsian. Beberapa warga masyarakat juga sempat dipukul dengan senjata hingga mengalami luka bocor di bagian kepala.

Tim juga belum bisa memastikan keberadaan Pendeta Geyimin Nirigi yang disebut hilang saat operasi aparat keamanan di Mapenduma. Diduga pendeta tersebut telah dihilangkan paksa oleh aparat militer di Distrik Mapenduma.

“Sementara itu, Kapendam Kolonel Muhamad Aidi mengatakan pendeta tersebut masih hidup, namun pernyataan tersebut, belum bisa dipastikan kebenarannya,” ujar Theo.

Temuan lain adalah sebanyak 34 Gereja ditutup dan dirusak oleh anggota TNI, bahkan Gereja SION GKI Mapenduma dijadikan markas TNI. Akibatnya, masyarakat terpaksa beribadah di lokasi pengungsian di hutan. Masyarakat yang ditemui oleh tim mengatakan “kami tidak mau masuk di kampung kami apabila tentara masih berada di daerah kami.”

Sejumlah rumah milik masyarakat, termasuk Puskesmas, telah dibakar oleh aparat militer ketika operasi berlansgung. Masyarakat menyampaikan kepada tim investigasi bahwa mereka menduga aparat militer juga menjatuhkan bom mengunakan helikopter melalui saat melakukan serangan udara di beberapa distrik.

Bom yang disampaikan warga masyarakat berbeda dari keterangan Kodam Cendrawasih Papua yang mengatakan bahan peledak yang diturunkan bukan bom, tetapi granat berasap.

“Harus ada pemeriksaan forensik untuk membuktikan kebenaran dari kedua klaim tersebut,” harap Theo. (*)

Add Comment