Ganti-ganti presiden tak ada perubahan, mahasiswa Papua nyatakan Golput

Jayapura, Jubi– Selama Papua bergabung dengan  NKRI, kasus pelanggaran HAM  berat di wilayah itu belum juga diselesaikan oleh pemerintah. Dari  satu presiden berganti ke presiden lainnya, kasus HAM Papua terus menggantung.

Begitu yang dikemukakan Aleks Gobay, ketua  BEM Universitas Sains dan Teknologi (USTJ).“ Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo  adalah wujud dari hadirnya negara di Papua. Tetapi pelanggaran HAM yang mestinya diselesaikan sampai hari ini belum juga diselesaikan,” katanya.

Sisi pembangunan  infrasturuktur  Jokowi sudah bangun jalan pelabuhan dan bandara. Tapi dari  sisi kemanusiaan,  Jokowi belum menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

“ Kita prihatin dengan kondisi Papua saat ini. Lebih bagus kita Golput saja,” ujarnya.

Menurutnya apa yang dibangun oleh pemerintah  saat ini, hanya dinikmati  pejabat dan pengusaha serta orang non Papua.  Orang asli Papua hanya jadi penonton,  karena tidak ada kepentingan dengan lapangan terbang yang mewah, jalan darat, maupun pelabuhan.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah penuntasan kasus- kasus pelanggaran HAM seperti kasus Paniai berdarah,  Abepura, Wamena dan Wasior.  Dan presiden sendiri sudah pernah berjanji namun sampai saat ini belum ada  penyelesaian,” ujarnya.

Arnol Yarinap Menteri Hukum dan Ham BEM USTJ menjelaskan kehadiran negara adalah untuk menyejahterakan rakyat. Juga memberi kepastian hukum, hak hidup yang layak. Tetapi hari  ini sebagian masyarakat Papua  hidup dalam ketakutan.

Menurutnya, itu karena presiden mengirim TNI/POLRI untuk melawan rakyat Papua yang dibunuh  atas nama kesatuan dan kenyamanan negara. Padahal  masyarakat papua juga adalah bagian dari  NKRI. (*)

Editor: Syam Terrajana

Add Comment