Diskusi Memahami Situasi Nduga: Krisis Kemanusiaan di Papua

Pembebasan.org, Bandung – Hari Minggu sore, 20 Januari 2019, beberapa mahasiswa dari beberapa paguyuban kedaerahan Papua duduk di teras Asrama Kamasan II, Cilaki, Bandung. Mereka menunggu dimulainya tentang situasi terkini di Nduga, Papua. Sebelum diskusi dimulai, ada beberapa anggota polisi (Provost) yang datang bertanya-tanya tentang diskusi tersebut. Tidak lama setelah mereka meninggalkan teras asrama, diskusi akhirnya dimulai.

Dengan mengusung tema “Krisis Kemanusiaan Di Papua”, diskusi yang diinisiasi gabungan mahasiswa Solidaritas Untuk Nduga tersebut membicarakan situasi pengungsian yang terjadi di Nduga. Para peserta memulai diskusi dengan mengabarkan berita-berita terbaru yang mereka dapat dari Tabloid Jubi, kanal berita lokal Papua, dan sanak saudara di Papua yang mempunyai info-info baru mengenai Nduga.

Setelahnya, para peserta diskusi pun setuju bahwa berita dari media-media arus utama yang ada di Indonesia sangat jarang meliput kejadian-kejadian di Nduga sesuai fakta lapangan. Yang mereka ulang-ulang sering kali hanya kejadian Desember lalu dengan mengutip sudut pandang pemerintah Indonesia dan TNI/POLRI.

Diketahui bahwa kurang lebih 22.000 warga sipil dari 12 distrik mengungsi ke kabupaten-kabupaten sekitar Nduga. Mereka lari ke hutan terdekat untuk bersembunyi dan memilih melalui hutan serta pegunungan untuk mencapai kabupaten lain. Sekilas kondisi pengungsi dapat dilihat pada video yang diunggah kanal NokenWene, 29 Desember 2018 lalu, di YoutubeSejumlah pengungsi dari Distrik Yal tiba di Distrik Nigiagi. Kepala Desa Distrik Yal menceritakan bahwa warganya dari Distrik Yal berjalan melalui hutan, berharap bisa diterima siapa pun karena di kampungnya sedang ada perang dan warganya ketakutan. Tetapi ada warganya yang tidak mau turun dari pegunungan karena takut TNI. Ia pun khawatir jika warga yang sembunyi di hutan akan kelaparan, karena di Distrik Nigiagi tidak ada cukup makanan untuk semua pengungsi yang datang.

Tabloid Jubi, 10 Januari 2019melaporkan keadaan pengungsi dari Distrik Yal.Tabloid Jubi mengutip kesaksian Inambo Tabuni (16), seorang pengungsi dari Distrik Yal yang berhasil sampai ke Wamena. Menurutnya, banyak warga mencari tempat mengungsi di hutan, lalu terpencar dalam kelompok kecil maupun besar. Selama di hutan, mereka tinggal di tenda seadanya, gua, hingga lubang batu untuk berlindung dari cuaca dingin. Di hutan mereka mengalami kelaparan karena kurangnya persiapan saat lari dari Yal. Hal itu membuat para pria dari kelompok pengungsi turun ke kebun-kebun untuk menggali ubi-ubian dan apa pun yang ada untuk dibawa kembali ke kamp.

Inambo pun menejelaskan bahwa ada sepuluh ibu hamil di tempat pengungsian yang tersembunyi di hutan. Bahkan seorang ibu bernama Selfina Lokbere meninggal saat bersalin anak kembar di pengungsian. Begitu juga dengan tiga orang anak yang meninggal karena kekurangan gizi dan sakit.

Kekurangan gizi, kelelahan, keterbatasan medis, luka-luka, dan penyakit membuat para pengungsi hidup rentan. Lantas ada ke mana bantuan untuk mereka? Bantuan melalui donasi dikumpulkan oleh gereja-gereja, mahasiswa, dan kelompok-kelompok sipil untuk membantu meringankan penderitaan pengungsi. Sejauh ini bantuan yang dikumpulkan dapat didistribusikan ke posko-posko pengungsian yang tersedia di beberapa kabupaten seperti Wamena.

Sementara pengungsi yang bersembunyi di hutan sangat sulit dilacak keberadaannya. Jika pun ditemui, terkadang mereka sulit untuk dibujuk turun karena ketakutan dan trauma atas kejadian di Nduga (pengeboman, penyisiran, dan pembakaran rumah oleh TNI). Beberapa gereja juga membuka pintunya untuk dijadikan posko bantuan pengungsi. Tetapi ada juga gereja yang tidak dapat melakukan hal yang sama akibat diduduki oleh TNI.

Kapan Krisis Bermula?

Krisis dimulai sejak Mei 2017. Kala itu Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Nduga untuk melihat langsung pembangunan jalan Trans-PapuaIa sendiri yang menyatakan, “Kondisi medan di Papua sangat berat sehingga pembangunan jalan dikerjakan oleh TNI, bekerja sama dengan kementrian PUPR.”

Sebelumnya, pengerjaan jalan dirancang untuk menjadi sarana pemberdayaan rakyat Papua. Kemudian sebelum Desember lalu, para pekerja pembangunan jalan telah diberitahu oleh prajurit Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) untuk mengevakuasi diri dari lokasi pembangunan jalan. Hal itu agar TPNPB bisa merayakan 1 Desember, Hari Kemerdekaan West Papua. Sekalipun para pekerja itu membaur dengan masyarakat sekitar, diingatkan agar tidak mengambil foto.

Namun, pada 1 Desember 2018, saat perayaan Hari Kemerdekaan West Papua, Johny Arung yang kerap disapa “komandan” oleh anggota TNI yang bertugas di Nduga, datang dan menduduki tempat duduk terhormat di acara doa, dan anggota TNI yang membaur di antara jemaat mengambil foto-foto jemaat di acara doa tersebut. Hal itu memicu TPNPB untuk mengancam Johny Arung di tempat, yang dibalas Arung dengan tawaran senjata dan pendanaan untuk TPNPB.

Lalu pada 4 Desember 2019, TPNPB melakukan penyerangan pada pekerja pembangunan jalan, sehingga jatuh 24 korban (16 tewas). Sebagian di antara mereka merupakan prajurit TNI di Distrik Yigi dan Mbua. Kemudian Pemerintah Indonesia menanggapi penembakan itu dengan mengevakuasi pekerja pembangunan jalan serta melakukan operasi pengejaran dan penyisiran TPNPB di Nduga. Penyisiran dan pengejaran ini dilakukan dengan mengintimidasi warga setempat, pembakaran rumah, dan, bukti-bukti menunjukkan, bahwa terdapat serangan bom fosfor oleh TNI yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka termasuk dari warga sipil.

Situasi genting tersebut yang menyebabkan warga sipil dalam jumlah ribuan melarikan diri. Dengan persiapan seadanya, mereka sembunyi ke hutan untuk mencapai kabupaten lain, atau tetap bersembunyi di hutan akibat takut pada keberadaan TNI.

Sampai sekarang, keberadaan militer Indonesia di Nduga menyebabkan pengungsi enggan kembali ke rumahnya atau turun ke posko pengungsian yang didirikan TNI. Bahkan, dalam jumlah tak pasti, warga Nduga masih bersembunyi di hutan tanpa menerima bantuan. Bantuan-bantuan yang ingin disalurkan ke kamp pengungsian di hutan pun sulit diantar, karena adanya blokade oleh TNI dengan alasan operasi evakuasi dan penyisiran TPNPB.

Warga sipil yang mengungsi hanya dapat menerima bantuan di posko-posko yang didirikan di kabupaten-kabupaten lain, itu pun jika mereka turun dari kamp yang tersembunyi di hutan. Dan jumlahnya pun terbatas.

Pada akhir diskusi, peserta sempat hening sebelum sepakat bahwa akar masalah kemanusiaan di Nduga adalah keberadaan TNI dan Polri di Bumi Cendrawasih. Lalu, sebagai inisiatif dan tindak lanjut dari diskusi tersebut, para peserta diskusi sepakat untuk mendirikan posko informasi dan bantuan donasi kemanusiaan. Posko itu diharapkan akan meringankan berbagai kesulitan yang dihadapi warga Nduga yang mengungsi.

(Shitty/Bim)

Add Comment