Ahli PBB sesalkan penggunaan ular dalam interogasi polisi di Papua

Jayapura, Jubi – Sekelompok ahli di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak dilakukannya investigasi terhadap sejumlah kasus dugaan pembunuhan, penangkapan yang melanggar hukum, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia yang merendahkan martabat penduduk asli Papua.

Dalam kasus terakhir yang dilaporkan, sebuah video diedarkan secara online yang menunjukkan seorang lelaki asli Papua yang diborgol sedang diinterogasi oleh polisi Indonesia dengan seekor ular melilit tubuhnya. Lelaki itu, yang ditangkap pada 6 Februari karena diduga mencuri ponsel, terdengar berteriak ketakutan sementara petugas polisi mendorong kepala ular itu ke wajahnya.

“Kasus ini mencerminkan pola kekerasan yang meluas, dugaan penangkapan sewenang-wenang dan penahanan serta metode penyiksaan yang digunakan oleh polisi dan militer Indonesia di Papua,”

kata para ahli melalui rilis pers yang diterima Jubi, Kamis (21/2/2019).

Para ahli yang terdiri dari Victoria Tauli Corpuz, Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat; Seong -Phil Hong (Republik Korea), Ketua -Rapporteur, Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang; Michel Forst (Prancis), Pelapor Khusus tentang situasi pembela HAM; Nils Melzer (Swiss), Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; dan E. Tendayi Achiume, Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk rasisme kontemporer, diskriminasi ras, xenophobia dan intoleransi terkait ini mengungkapkan taktik ini sering digunakan terhadap masyarakat adat dan pembela hak asasi manusia. Kejadian terbaru ini adalah gejala diskriminasi dan rasisme yang merupakan kebiasaan militer dan polisi Indonesia.

Kepolisian Indonesia telah mengakui kejadian tersebut dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Namun, para ahli PBB berpendapat investigasi yang tidak memihak harus dilakukan.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi dan pejabat militer dalam penegakan hukum di Papua. Mereka yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia harus dimintai pertanggungjawaban, “

kata para ahli tersebut.

Para ahli PBB ini juga sangat prihatin dengan budaya impunitas dan kurangnya investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Insiden yang terjadi di wilayah yang merupakan bagian dari Indonesia pada tahun 1969 ini menunjukkan semakin meningkatnya pertumbuhan gerakan vokal yang pro-kemerdekaan dalam beberapa dekade terakhir. (*)

Add Comment