Warga Papua Meninggal Lebih Tinggi di Rumah Sakit Setelah Otsus

Samuel Tabuni anggota Desk Bappenas untuk wilayah Papua
Samuel Tabuni anggota Desk Bappenas untuk wilayah Papua

JAKARTA (DetakRiau.com)  Tata kelola dan pelayanan kesehatan di rumah
sakit di Papua dan Papua Barat semakin memburuk sejak diberlakukannya
Otsus sejak 17 tahun yang lalu.

“Rumah sakit yang semakin modern malah menjadi tempat persinggahan untuk menjemput kematian”.

Ini dikatakan Samuel Tabuni anggota Desk Bappenas untuk wilayah Papua saat ditemui  wartawan di Jakarta Senin siang tadi (12/11/2018).

Juga semakin bertambah banyaknya jumlah dokter di Papua, tetap masih tak menjamin diagnosa yang tepat kepada pasien. Terkadang dokter malah tak berada ditempat saat pasien memerlukan tindakan. Penyebabnya, nungkin karena dokter dibayar murah, sehingga banyak dokter lebih senang bertugas dirumah sakit yang membayarnya lebih tinggi, katanya.

Saya berharap Badan Pemeriksa Keuangan agar  memeriksa  tata kelola keuangan rumah sakit di seluruh Papua. Sebab,  selama ini tidak pernah di audit oleh BPK dan di sidik oleh KPK. Padahal rumah sakit nasional tersebut jadi rujukan di Papua, bebernya.

Terhitung dari sejak bulan Januari tahun 2018, sebanyak 7 sampai 8 orang pengguna BPJS meninggal di rumah sakit rujukan per hari. Sampai  jenazah yang akan mau dikuburkan, harus menunggu antrian di pemakaman di Jayapura, ungkap Samuel tokoh pemuda Papua.

Dan dari laporan yang saya terima, jumlah pasien yang meninggal di Rumah Sakit Dok 2 sudah mencapai 421 orang sampai bulan November ini.

Adapun rata rata usia yang meninggal selain dari kalangan usia dewasa, bayi yang baru lahir, korban konflik antar suku, konflik OPM yang harus lari kedalam hutan dan kemudian kelaparan sampai meninggal, terakhir meninggal kerena kecelakaan lalu lintas, paparnya.

Padahal, ujar Samuel,dana otsus yang telah dialokasikan untuk anggaran kesehatan  cukup besar sebanyak Rp 80 milyar pertahun, belum termasuk anggaran dari Departemen Kesehatan yang dialokasikan oleh Depkes.

Sementara pada sisi lain, tanah alam Papua yang sangat kaya dan subur telah sudah menyediakan makanan yang bergizi tinggi. “Saya tidak tau apa ada motif korupsi dibalik ini atau ada pembersihan etnis”, tanyanya.

Tujuan Inpres Nomor 9 tahun 2017 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo sudah bagus untuk mempercepat pembangunan kesehatan di Papua dan Papua Barat. Tapi saat diberlakukan di Papua malah banyak yang meninggal dunia.

Sebagai untuk langkah awal, saya minta Depkes membentuk tim evaluasi total rumah sakit di Papua. Supaya  ini tidak dipolitisir karena berlakunya Inpres tinggal 1 tahun lagi. Dengan salah satu solusinya, agar fasilitas rumah sakit ditingkatkan dan negara harus hadir di Papua,tegas Samuel Tabuni. Erwin Kurai.

Source: http://www.detakriau.com/

Comments

comments

Add Comment