Keberadaan parpol lokal masih jadi polemik

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yunus Wonda, mengatakan pasal 28 Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua terjadi multitafsir menyebabkan keberadaan partai politik (parpol) lokal Papua belum mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

Meski parpol lokal di Aceh mendapat pengakuan karena merupakan bagian dalam perjanjian Helsinki beberapa tahun lalu, namun Papua memiliki UU Otsus yang berlaku seperti di Aceh. Untuk itu menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mesti memiliki penafsiran sama terhadap pasal 28 dalam UU Otsus Papua.

Bagaimana tanggapan partai lokal akan hal itu? Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Papua Bersatu, Erik Tabuni, berpendapat selama ini Pemerintah Provinsi Papua tidak serius menangani partai lokal dan terkesan ada pembiaran.

“Ini pekerjaan rumah untuk pemerintah daerah. Jadi pemerintah harus serius tentang raperdasus yang sudah diparipurnakan menjadi perdasus tentang partai politik lokal. Saya berharap hal tersebut harus diselesaikan,” kata Tabuni, kepada wartawan, Rabu (28/11/2018) malam.

Sebelumnya, menurut Tabuni, raperdasus yang sudah dibahas bersama antara Gubernur Papua dan DPRP pada tanggal 9 September 2016 sebelum dibawa ke Jakarta untuk diserahkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), raperdasus tersebut seharusnya diserahkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP) dahulu.

“Saya punya keyakinan raperdasus tersebut belum diparipurnakan menjadi perdasus. Jadi raperdasus tersebut langsung dibawa ke Jakarta. Seharusnya ada persetujuan dari MRP, baru raperdasus itu diparipurnakan. Ini ada pembohongan publik,” ujarnya.

Akibatnya, raperdasus yang disodorkan oleh pemerintah daerah ke Mendagri mental.

Menanggapi raperdasus tersebut, Mendagri pun menyurat kepada Gubernur Papua Papua menyangkut dengan raperdasus yang diusulkan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Secara aturan juga Mendagri tidak punya kewenangan karena dalam putusan MK pada 157 dan diuji dalam pasal 153, Mendagri tidak punya kewenangan membatalkan raperdasus atau perdasus yang diusulkan Pemerintah Provinsi Papua,” katanya.

Dari surat Mendagri tersebutlah pihaknya melakukan komunikasi ke pemerintah pusat soal penolakan partai politik lokal. Ternyata, jawaban dari pemerintah pusat, ada banyak hal yang harus diklarifikasi karena pemerintah pusat menganggap keberadaan partai politik lokal di Papua ibarat mengancam untuk memisahkan diri dari NKRI.

Di tempat yang sama, kuasa hukum Partai Lokal Bersatu, Saul Ayomi, menjelaskan Pemerintah Provinsi Papua dinilai kebingungan dalam menindaklanjuti surat Mendagri dengan nomor 188.3/8250/OTDA tertangal 24 Oktobert 2016 tetang Raperdasus Partai Politik Lokal.

“Kami menilai ada kebingungan serius di Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP dalam menterjemahkan pasal 22 ayat 1 UU Otsus dan juga soal surat Mendagri tetang Raperdasus Partai Politik Lokal nomor 188.3/8250/OTDA,” katanya.

Kata Saul Ayomi, isi dari jawaban Mendagri nomor 188.3/8250/OTDA adalah minta Gubernur Papua untuk berkoordinasi dengan DPRP dan MRP agar lebih fokus dan memprioritaskan pembahasan terhadap perdasi dam perdasus yang secara eksplisit ditindaklanjuti atau direvisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perdasi dan perdasus yang sudah diundangkan agar dapat diimplementasikan dengan baik. (*)

Comments

comments

Add Comment