Sekjen BMP: Jika tak diselesaikan, isu Papua akan semakin kencang

Sekjen Barisan Merah Putih (BMP) Papua, Yonas Nusi - Jubi/Arjuna Pademme.
Sekjen Barisan Merah Putih (BMP) Papua, Yonas Nusi – Jubi/Arjuna Pademme.

Jayapura, Jubi – Sekjen Barisan Merah Putih (BMP) Papua, Yonas Nusi menyatakan, isu HAM Papua yang selalu dimunculkan negara-negara Pasifik di forum internasional merupakan peringatan dan tamparan untuk Pemerintah Indonesia.

“Kalau tak diselesaikan dengan baik, isu Papua akan semakin kencang pada 2019 mendatang. Ini tugas kami mengingatkan pemangku kepentingan di negara ini,” kata Nusi kepada Jubi, Selasa (2/10/2018).

Katanya, Pemerintah Indonesia harus melakukan konsolidasi terkait masalah Papua dengan regulasi yang tepat, sesuai kondisi daerah.

Dalam menyelesaikan masalah Papua dibutuhkan komitmen pemerintah yang arif dan bijaksana agar tak menciderai harapan rakyat dan negara tidak meninggalkan tanggungjawabnya memberikan perlindungan pada warganya.

“Kalau dianggap sepele dan hanya menjawab kepada negara yang bertanya, itu bukan solusi. Negara harus bertindak menyelesaikannnya dengan adil dan bijak sana,” ujarnya.

Selain itu menurut Nusi, selama ini Indonesia tak punya strategi menghadapi negara-negara Pasifik di forum internasional semisal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Hanya selalu memberikan jawab itu-itu saja dari waktu ke waktu. Tak ada strategi baru,” ucapnya.

Sementara legislator Papua, John NR Gobai mengatakan, ada tiga akar masalah di Papua yakni distorsi sejarah masuknya Papua ke NKRI, pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu dan masih berlangsung hingga kini, serta pemerataan pembangunan.

“Untuk pemerataan pembangunan, harus diakui pemerintah sedang berupaya. Tapi distorsi sejarah Papua dan pelanggaran HAM belum tersentuh hingga kini,” kata Gobai.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia menyatakan Papua final bagian dari NKRI, tapi pihak di Papua menyatakan Papua belum final, karena Papua adalah negara yang terbentuk, 1 Desember 1961, yang kemudian digagalkan oleh Soekarno lewat Trikora (Tri Komando Rakyat), 18 hari kemudian. Salah satunya, bubarkan boneka buatan Belanda.

“Soekarno saja bilang negara, meski dia bilang negara boneka, tapi yang jelas mengakui kalau Irian Barat ketika itu adalah negara,” ujarnya.

Katanya distorsi dan pelanggaran HAM ini harus diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta peradilan HAM.

Namun, Undang-Undang nomor 27 tahun 2004 tentang pembentukan KKR telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), karena ada judicial review dari Kontras Jakarta, Elsham Jakarta dan beberapa pihak lainnya. Namun dalam pasal 46 ayat 2 UU Otsus masih ada.

“Ini masalah yang harus dipecahkan. Harus ada keberanian dari pemerintah Indonesia menyelesaikan akar masalah di Papua. Kalau tidak, Indonesia akan dituding melakukan pembohongan publik dalam forum PBB,” ucapnya.

Selain itu lanjutnya, Pemerintah Indonesia perlu menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) karena UU nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM hanya di Makassar, Surabaya, dan Jakarta, Papua tidak termasuk.

“Bicara sampai bengkok juga kewenangan ada di pemerintah pusat. Banyak aktivis bicara pengadilan HAM dan KKR tapi mentok karena tak ada keberanian dari pemerintah pusat,” katanya. (*)

Comments

comments

Add Comment