Larang demo, Polisi masuk asrama mahasiswa Lanny Jaya

Kapolresta Jayapura Gustav Urbinas saat bertatap muka dengan Koordinator Lapangan Herdinus Wanimo dan kawan-kawannya di halaman asrama mahasiswa Lanny Jaya - Jubi/Hengky Yeimo
Kapolresta Jayapura Gustav Urbinas saat bertatap muka dengan Koordinator Lapangan Herdinus Wanimo dan kawan-kawannya di halaman asrama mahasiswa Lanny Jaya – Jubi/Hengky Yeimo

Jayapura, Jubi – Rencana Mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Lanny Jaya melakukan aksi demo di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua batal. Mereka dihadang Kepolisian Resort Jayapura Kota di asrama mahasiswa Pemkab Lanny Jaya.

Mahasiswa dan masyarakat Lanny Jaya di Kota Jayapura meminta pemerintah segera menarik pasukan organik maupun non organik yang melakukan operasi keamanan di daerah Pirime, Bugukgona, Ayumnati, dan Awina Kabupaten Lanny Jaya.

Koodinator lapapangan aksi, Herdinus Wanimbo mengatakan mereka sudah memasukkan surat pemberitahuan aksi pada Jumat, 18 Oktober 2018 namun ditolak dengan alasan tema aksi bertentangan dengan undang-undang.

“Setelah pihak kepolisian melarang, kami masukkan surat yang kedua, Sabtu 19 Oktober 2018 dan diterima oleh pihak kepolisian. Namun, hari Senin, 21 Oktober 2018 polisi yang dipimpin langsung oleh Kasat Intel masuk ke asrama menghadang kami,” katanya di asrama mahasiswa Lanny Jaya, Kota Jayapura, Senin (22/10/2018).

Wanimbo mengatakan, tujuan mereka menyampaikan aspirasi ke kantor DPR Papua. Tetapi tepat pukul 08.50 WIT, pihak kepolisian datang ke halaman asrama mahasiswa Lanny Jaya dan melarang mereka melakukan aksi ke DPR Papua.

“Kami sangat kecewa dengan pihak kepolisan. Mereka terlalu berlebihan sampai masuk ke asrama kami. Kami dihadang dengan alasan tema aksi kami yang tak sesuai,” katanya.

Hasil pantauan Jubi, pukul 09.47 mahasiswa dan masyarakat berdatangan ke asrama mahasiswa Lanny Jaya. Mereka  melakukan orasi di dalam halaman asrama. Kabag OPS Polres Jayapura Kota, Mursalan mengatakan pihaknya tidak mengizinkan aksi yang digelar oleh mahasiswa lantaran polisi tidak menertibkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) untuk melakukan aksi damai.

“Kami laksanakan sesuai dengan prosedur hukum. dan atas perintah pimpinan kami,” katanya.

Sementara itu Kapolres Kota Jayapura Gutav Urbinas mengatakan, Kepolisian Polresta Jayapura bekerja sesuai dengan undang undang N0.9 tahun 1998 yang menyatakan dengan tidak diterbitkannya STTP, masyarakat tidak memenuhi syarat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum

“Kami sudah sampaikan secara tertulis juga kepada mahasiswa Lanny Jaya untuk dipatuhi. Kalau kami tidak awasi, adik-adik ini akan memaksakan diri. Kami hanya memastikan pelaksanaan undang undang,” katanya.

Gustav mengatakan semua anggota masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di depan umum, harus memenuhi persyaratan, dan melalui mekanisme yang benar. Misalnya batas memasukkan surat minimal tiga hari sebelum kegiatan berlangsung.

“Ke depan kami berharap mereka harus memenuhi aturan undang undang, dan tidak melakukan kesalahan kesalahan yang lalu,” katanya.(*)

Comments

comments

Add Comment