Revisi Perda Miras di Jayawijaya akan perberat sanksi

Illustrasi ratusan botol minuman beralkohol yang diamankan
Illustrasi ratusan botol minuman beralkohol yang diamankan

Wamena, Jubi – Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jayawijaya menyebutkan jika revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan peredaran minuman keras (Miras) di Jayawijaya telah disahkan.

Hal itu telah disidangkan dan diketuk palu penetapan oleh DPRD sejak 2017 dengan revisi Perda nomor 12/2017 dari Perda sebelumnya nomor 3/2009.

“2017 lalu Perda Miras ini sudah diketuk revisinya, salah satu yang ditekankan di situ ialah memperberat hukuman atau sanksi,” kata Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jayawijaya di Wamena, Reynold Bukorsyom kepada wartawan, Sabtu (23/9/2018).

Katanya, revisi Perda itu memperberat hukuman bagi produsen dan pengedar yaitu denda Rp500 juta dan dipulangkan ke daerah asalnya.

Sedangkan bagi yang mengkonsumsi, polisi yang akan memprosesnya sehingga tidak lagi tindak pidana miring (tipiring) sebagai hukumannya, dimana hal itu ada pasal yang mengatur tentang yang memproduksi, pengedar dan yang mengkonsumsi.

“Sebenarnya prinsip pembuatan perda itu dendanya tidak boleh lebih dari Rp50 juta, tetapi karena di provinsi juga ada Perda Miras yang mengatur tentang denda di atas Rp50 juta, sehingga kita menerapkan itu sesuai dengan radiogram gubernur yang memerintahkan kepada seluruh daerah di provinsi untuk membuat Perda pelarangan peredaran Miras, sehingga kita gunakan hukuman maksimal denda Rp500 juta dan dipulangkan ke daerah asalnya,” ujar dia.

Setelah revisi ini resmi jadi Perda kembali, maka tinggal bagaimana eksekusi oleh satpol PP dan kepolisian. Pasalnya, untuk penerapannya DPRD tidak ada dana sosialisasi tentang ini. Pos sosialisasi itu ada di pihak eksekutif sehingga mereka yang harus melakukan sosialisasi atau eksekutornya.

“Sekarang tergantung pemerintah daerah untuk menegakkan Perda yang sudah ditetapkan bersama ini,” katanya.

Sementara Sekretaris Daerah, Yohanes Walilo mengaku jika revisi Perda ini masih perlu perbaikan sehingga masih dilakukan pembahasan bersama pemerintah Provinsi Papua.

“Masih ada perbaikan sedikit, setelah itu kita harus bahas di provinsi lagi, setelah itu baru kita bisa kembali membahas bersama kejaksaan dan kepolisian terkait dengan sanksi,” kata Walilo. (*)

Comments

comments

Add Comment