Penyelesaian kasus Paniai “tersandera” izin dari Mabes TNI- Kemenpolkam

Category: Hak Asasi Manusia 3 0
Ilustrasi makam korban penembakan Paniai - Jubi. Dok
Ilustrasi makam korban penembakan Paniai – Jubi. Dok

Jayapura, Jubi – Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, penyelesaian kasus penembakan di Paniai, 8 Desember 2014, “tersandera” oleh izin dari Markas Besar (Mabes) TNI dan Kementerian Politik dan Keamanan (Polkam)

Ia mengatakan, Komnas HAM kesulitan meminta izin Panglima TNI untuk meminta keterangan anggota TNI yang bertugas di Koramil maupun Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angkatan Udara yang bertugas atau berada di sekitar lokasi saat kasus Paniai terjadi.

Menurutnya, hingga kini tak satu pun anggota TNI yang dimintai keterangan dalam kasus itu.

Komnas HAM sudah mengajukan surat permintaan izin kepada Panglima TNI dan mengajukan surat beraudiens guna menjelaskan hal itu, namun Panglima TNI beralasan itu ranah Polkam.

“Kami cek di Polkam, Polkam bilang di Panglima TNI. Jadi terkait meminta keterangan anggota Paskhas dan anggota Koramil dalam kasus Paniai, itu tersandera di Mabes TNI dan Polkam, ini sangat disayangkan,” kata Ramandey kepada Jubi, Kamis (13/9/2018).

Adapun institusi Polri, kata Ramandey, mengizinkan anggotanya untuk dimintai keterangan. Sudah delapan anggota Polri yang dimintai keterangan.

“Dalam bulan ini rencananya ada tiga orang lagi yang akan dimintai keterangan. Polisi sangat terbuka dan mengikuti petunjuk Presiden,” ujarnya.

Komnas HAM meminta panglima TNI memberikan kejelasan, karena Komnas HAM hanya meminta keterangan terkait kasus Paniai, bukan memeriksa, karena presiden telah menginstruksikan hal itu.

“Kami heran itu TNI. Padahal presiden adalah panglima tertinggi. Kenapa tak bisa lihat instruksi presiden. Inikan sudah pembangkangan. TNI jangan menganggap kebal hukum dalam peradilan HAM dan peradilan umum. Jangan bertahan dengan hukum militernya,” ucapnya.

Sementara Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR Gobai mengatakan, kasus penembakan yang melukai belasan warga sipil dan menyebabkan empat remaja meninggal dunia itu, akan memperburuk citra pemerintah yang semakin tak dipercaya dunia internasional dan rakyat.

“Kami minta pengusutan kasus Paniai dilanjutkan ke Kejaksaan Agung karena sudah ada BAP serta bukti visum,” kata Gobai kepada Jubi belum lama ini. (*)

Comments

comments

Related Articles

Add Comment