Komisi Somatua tolak hadirnya Polres Intan Jaya, kenapa?

Komisi Somatua kota studi Jayapura saat melakukan jumpa pers terkait penolakan pembangunan Polres di kabupaten Intan Jaya - Jubi/Agus Pabika
Komisi Somatua kota studi Jayapura saat melakukan jumpa pers terkait penolakan pembangunan Polres di kabupaten Intan Jaya – Jubi/Agus Pabika

Jayapura, Jubi – Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (Komisi Somatua) kota studi Jayapura menolak tegas penempatan Polres di Kabupaten Intan Jaya. Menurut mereka itu hanya  dipaksakan atas kehendak bupati dan pihak kepolisian.

Hal tersebut disampaikan Deselinus Sani ketua II bersama rekan-rekannya ketika mengelar jumpa pers di kantor redaksi Suara Papua, Padang Bulan. Sabtu, (15/9/2018), Abepura, Papua.

Alasan penolakan itu, dikarenakan banyaknya kekerasan, penembakan, pembunuhan pemerasan, pemerkosaan, pencurian dan perusakan aset-aset milik warga dan pemerintah daerah, oleh anggota polisi yang bertugas di dua Polsek di kabupaten Intan Jaya, tiga tahun terakhir ini.

“Sesuai kriteria pembentukan Polres, berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 2014 pasal 5 tentang kriteria pembangunan Polres jumlah penduduk harus minimal 100 ribu jiwa, namun yang ada tidak mencapai itu yang terdata sebanyak 84.415 jiwa dan pemekaran harus tuntutan dari masyarakat, serta harus berdasarkan kesepakatan masyarakat, dan kantor Polsek harus minimal 4 namun yang ada 2 Polsek,” katanya.

Menurut pihaknya, kehadiran Polres ini akan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Terbukti sebelumnya dengan adanya dua Polsek di Sugapa dan Homeyo. Ketika konflik antar warga terjadi, pihak keamanan (TNI/Porli dan Brimob) hanya menonton.

Ada juga beberapa rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Pertama Penembakan terhadap Seprianus Japugau oleh satuan Brimob di lapangan bola Sugapa September 2014 (masih hidup).

Kedua, penikaman yang dilakukan intelejen terhadap kepala suku Kemandoga Ijihogama Selegani (tewas) di Homeyo Desember 2015.

Ketiga penembakan oleh satuan Brimob terhadap Malon Sondegau di Sugapa 25 Agustus 2016, (masih hidup) dan keempat penembakan oleh satuan Brimob terhadap Otinus Sondegau (tewas) di Sugapa 27 Agustus 2016.

“ Ini bukti bahwa TNI/Polri dan Brimob yang menjadi aktor kekacauan di Kabupaten Intan Jaya,” katanya.

Sementara itu Adolpius Sondegau sebagai penasehat Komisi Somatua mengatakan kehadiran Polres di kabupaten Intan Jaya tidak layak.

Menurutnya, pemerintah seharusnya melihat dan membangun infrastruktur baik ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta memerjuangkan (membuat) Perda yang belum ada, sejak berdirinya kabupaten pada 2008 silam sampai sekarang.

“Bupati harus lihat aspirasi dan keinginan masyarakat, jangan sepihak membuat sesuatu tanpa berkordinasi dengan masyarakat. Pembangunan Polres ini dibuat tanpa sepengetahuan (sosialisasi) warga,” katanya. (*)

Comments

comments

Add Comment