TPN-PB: Kemerdekaan West Papua tidak turun dari langit

TPN-PB/OPM wilayah Paniai sesaat hendak gelar upacara HUT 1 Juli 2018 - Jubi/Istimewa
TPN-PB/OPM wilayah Paniai sesaat hendak gelar upacara HUT 1 Juli 2018 – Jubi/Istimewa

Paniai, Jubi – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) wilayah Meepago menegaskan, untuk mengakhiri serangkaian tindakan kekerasan yang menimpa rakyat West Papua, yang berlangsung sejak era Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) hingga hari, maka harus diakhiri dengan cara melakukan perlawanan arus sistem kolonialisme di teritori tanah Papua.

Hal itu diungkapkan pimpinan TPN-PB Meepago, Damianus Magai Yogi saat menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) memperingati hari lahirnya organisasi perjuangan Papua Barat ini yang ke 47 di markas besar TPN-PB/OPB di Paniai.

“Kemerdekaan tidak bisa turun dari langit. Tidak bisa datang dari luar negeri, juga tidak bisa diberikan cuma-cuma oleh NKRI. Kemerdekaan West Papua harus kita berjuang dengan cara melawan sistem Indonesia yang diterapkan di tanah West Papua, caranya melakukan peperangan. Ya, kita harus perang ,” ungkap Damianus Magai Yogi di hadapan ribuan rakyat yang ikut HUT, Minggu, (1/7/2018).

Menurut Yogi, dengan adanya peperangan dengan Indonesia, dunia akan membuka mata bahwa Papua harus diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat melalui pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Saya harap kita tetap solid seperti lalu. Tidak boleh masuk dalam sistem Indonesia yang melakukan tawar menawar dengan barang dan jasa. Ingat, ideologi Papua merdeka bukan soal makan minum tapi berkaitan dengan nasib kita sebagai ras Melanesia,” katanya.

Charles Magai Yogi, penasehat TPN-PB Paniai menegaskan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Indonesia yang dibangun di Papua, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya.

“Terimakasih rakyat West Papua terutama para gerilyawan di tanah air West Papua yang masih bertahan memperjuangkan kemerdekaan ini. Jangan bosan-bosan berjuang, karena kemerdekaan itu hak segala bangsa di muka bumi ini,” ujar tegas.

Dikatakan, Proklamasi 1 juli 1971 adalah perwujudan sikap protes rakyat papua barat terhadap dunia internasional atas AFC yang tidak jujur.

“Perjanjian Roma dan New York Agreement adalah suatu kejahatan internasional terhadap hak dan kedaulatan rakyat Papua Barat yang sudah dijamin oleh piagam PBB, dan Atlantac Chapter untuk membentuk nasib sendiri,” ujarnya.

Saat itu, lanjutnya, Pemerintah Belanda mengambil langkah-langkah persiapan menuju pembentukan berdirinya negara Papua Barat dengan dilahirkannya manifestasi politik 19 November 1961. Serta membentuk dewan New Guinea pada 1 Desember 1961 sebagai persiapan penyerahan kedaulatan pada 1 Mei 1963. Dimana semua upaya ini digagalkan oleh Indonesia lewat New York Agreement dan komando Trikora. (*)

Comments

comments

Add Comment