Pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua meluas di ranah non-politik

Category: Hak Asasi Manusia 4 0

Oleh : Usman Hamid

Ilustrasi - AI
Ilustrasi – AI

ALPIUS Youw, 18, mempunyai mimpi menjadi pegawai negeri sipil untuk mengabdi pada masyarakat. Cita-citanya tersebut pun kandas ketika dia dan tiga teman sebayanya tewas ditembak oleh aparat keamanan yang secara brutal merespon aksi damai Waita di Paniai pada 8 Desember 2014.

Lebih dari tiga tahun berselang, pembunuh keempat remaja Papua tersebut masih bebas meskipun Presiden Joko “Jokowi” Widodo, dalam perayaan Natal di Papua pada tanggal 27 Desember 2014, memerintahkan agar “kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya, agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.”

Alpius dan ketiga temannya adalah korban pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan. Impunitas terhadap pelaku dalam kasus Alpius juga ikut mengubur cita-cita anak-anak di Papua.

Amnesty International telah merampungkan investigasinya yang mendalam terkait pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan di provinsi Papua dan Papua Barat dan menemukan bahwa sebanyak 95 korban mati dibunuh oleh aparat keamanan dalam 69 kasus selama periode Januari 2010 hingga Februari 2018. Amnesty International Indonesia mendokumentasikan kasus-kasus pembunuhan-pembunuhan tersebut dalam laporan yang berjudul “Sudah, kasi tinggal di mati”: Pembunuhan dan Impunitas di Papua” yang diluncurkan pada 2 juli 2018.

Investigasi tersebut, yang dilakukan selama kurang lebih dua tahun, menemukan fakta bahwa ada total 18 anak Papua yang berumur antara 11 hingga 20 tahun menjadi korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua seperti Alpius. Yang lebih menyedihkan adalah tidak ada upaya dari otoritas terkait untuk menginvestigasi kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut secara independen.

Tidak hanya mengubur cita-cita anak Papua, kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua juga memutus mata rantai pencaharian bagi keluarga-keluarga di tanah Papua. Istri-istri kehilangan suami mereka yang merupakan tulang punggung keluarga.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 88 dari 95 korban adalah laki-laki yang mayoritas merupakan tulang punggung keluarga. Bahkan sebanyak 31 dari 95 korban tersebut merupakan pemuda yang sedang dalam usia masa produktif antara 21 hingga 30 tahun. Pembunuhan di luar hukum jelas memutus ekonomi keluarga di tanah Papua.

Selama ini kita sering mendengar informasi di media massa bahwa mayoritas yang menjadi korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat adalah mereka yang menyuarakan aspirasi kemerdekaan, baik secara damai maupun yang bergabung dengan kelompok bersenjata. Ini memang terjadi.

Amnesty International tidak memiliki posisi terhadap status politik provinsi-provinsi di Indonesia, termasuk apabila ada seruan untuk pemisahan diri. Yang menjadi perhatian Amnesty International adalah kewajiban pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia termasuk di Papua.

Namun, laporan tersebut mengungkap fakta baru bahwa selama periode Januari 2010 hingga Februari 2018 mayoritas yang menjadi korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat adalah mereka yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan kegiatan politik pro-kemerdekaan.

Ini apa artinya? Aparat keamanan sangat represif dalam merespon kegiatan-kegiatan damai yang dilakukan warga di Papua sekalipun itu tidak terkait dengan aspirasi kemerdekaan.

Di luar Papua, sangat jarang kita temui kasus-kasus penanganan demonstrasi yang berujung kematian. Namun di Papua protes-protes damai oleh warga yang tidak terkait dengan politik sama sekali sering berujung maut akibat tindakan berlebihan oleh aparat. Pendekatan yang dilakukan oleh aparat keamanan harus diubah dan dikoreksi.

Sebanyak 41 kasus pembunuhan di luar hukum yang menewaskan 56 korban tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan atau referendum di Papua. Bentuk pembunuhan di luar hukum ini sering terjadi ketika aparat keamanan menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menangani unjuk rasa damai, insiden kerusuhan, dan upaya untuk menangkap tersangka kriminal, atau sebagai bentuk kesalahan personal oknum aparat keamanan.

Protes karyawan PT Freeport pada 10 Oktober 2011 di kota Timika, Kabupaten Mimika, provinsi Papua, yang menuntut kenaikan upah berujung maut ketika polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara dan berseru “tembak-tembak”. Petrus Ayamiseba tertembak di bagian dada dan meninggal beberapa jam kemudian. Sedangkan Leo Wandagau tertembak peluru karet dan dan meninggal lima hari kemudian.

Laporan tersebut juga menunjukkan insiden pembunuhan di luar hukum sebagai akibat dari pelanggaran individu petugas keamanan di Papua yang merenggut nyawa 25 orang. Ini termasuk pembunuhan Irwan Wenda, seorang pria Papua yang mengalami gangguan jiwa, yang dibunuh oleh polisi setelah dia memukul petugas menggunakan sepotong tebu.

Semua bentuk pembunuhan di luar hukum merupakan pelanggaran hak untuk hidup, yang merupakan hak asasi manusia paling utama yang dilindungi oleh hukum internasional dan Konstitusi Indonesia. Indonesia telah meratifikasi banyak hukum HAM internasional yang melindungi hak untuk hidup, termasuk di antaranya Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR).

Sementara itu, pembunuhan di luar hukum yang terkait kegiatan pro-kemerdekaan juga ditemukan dalam laporan tersebut, dimana sebanyak 28 kasus yang menewaskan 39 orang terjadi dalam konteks politik, termasuk dalam isu tuntutan kemerdekaan atau referendum untuk Papua. Peristiwa ini terjadi ketika aparat keamanan menghadapi unjuk rasa damai yang politis, termasuk upacara pengibaran bendera atau perkumpulan keagamaan pada peringatan tertentu.

Dalam 69 insiden yang dicatat dalam laporan tersebut, tidak satupun pelaku menjalani investigasi kriminal oleh lembaga independen dari institusi yang anggotanya diduga melakukan pembunuhan.

Dalam 25 kasus tidak ada investigasi sama sekali, bahkan tidak ada pemeriksaan internal. Sementara itu, dalam 26 kasus polisi atau TNI mengaku bahwa mereka telah melakukan investigasi internal, namun tidak mempublikasikan hasilnya.

Kegagalan negara dalam menjamin investigasi yang cepat, independen dan efisien terhadap kasus pembunuhan pembunuhan di luar hukum juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM. Investigasi terhadap kasus-kasus ini sangat diperlukan demi memastikan keadilan dan mencegah upaya-upaya pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, investigasi merupakan elemen penting dari kewajiban positif negara untuk mencegah perampasan hak hidup yang sewenang-wenang.

Dengan jumlah korban sebanyak 95 orang berarti bahwa setiap bulannya ada satu orang menjadi korban pembunuhan di luar hukum di tanah Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan selama periode Januari 2010 hingga Februari 2018. Mayoritas dari koban atau sebanyak 85 adalah Orang Asli Papua (OAP).

Hal ini sangat mengerikan dan terus mempertahankan wajah Papua sebagai lubang hitam pelanggaran HAM.

Dalam 34 kasus, para tersangka pelaku berasal dari kepolisian, 23 kasus pelaku berasal dari militer, dan 11 kasus kedua aparat keamanan itu diduga terlibat bersama-sama. Selain itu, satu kasus tambahan juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), lembaga pengamanan di bawah kendali Pemerintah Daerah.

Apa yang harus dilakukan oleh otoritas terkait di Indonesia terkait hal ini? Negara harus mengakui adanya pelanggaran terhadap HAM yang serius, termasuk kejahatan berdasarkan hukum internasional, dalam bentuk pembunuhan di luar hukum di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Harus ada revisi terhadap taktik lapangan dari polisi, militer ataupun aparat penegak hukum lainnya dalam penggunaan kekuatan dan senjata api pada saat penangkapan dan memastikan taktik-taktik tersebut memenuhi standar-standar internasional, khususnya Kode Etik PBB untuk Petugas Penegak Hukum (the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials) dan Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum (the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials).

Selain itu, pemerintah harus mewujudkan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan efektif oleh badan yang independen dan imparsial untuk semua tuduhan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, dengan temuan yang dipublikasikan secara tepat waktu. Investigasi dan tuntutan hukum tersebut tidak boleh hanya terbatas pada pelaku di lapangan tapi juga perlu menilik pada keterlibatan atasan dalam memberi perintah.  Jika ada cukup bukti yang ditemukan, mereka yang bertanggung jawab perlu diajukan ke pengadilan pidana yang memenuhi standar internasional tanpa perlu menerapkan hukuman mati.

Pemerintahan Jokowi memang terlihat memiliki target ambisius untuk membangun infrastruktur di Papua dengan tujuan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat di Papua. Namun, nampaknya Presiden Jokowi lupa bahwa rakyat Papua akan terus menagih janjinya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua seperti yang dia janjikan pasca penembakan di Paniai.

Dalam pidato kenegaraannya pada tahun 2015, Jokowi juga berjanji untuk menjadikan Papua sebagai “tanah damai”. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi di Papua harus berjalan seiring dengan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di wilayah tersebut. (*)

Penulis adalah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Comments

comments

Related Articles

Add Comment