MRP desak TNI Polri tarik pasukan dari Nduga

Kantor Majelis Rakyat Papua. Hengky Yeimo/Jubi
Kantor Majelis Rakyat Papua. Hengky Yeimo/Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris Pansus Hukum HAM Majelis Rakyat Papua (MRP) Nico Degei mengatakan, Kapolri dan panglima TNI harus menarik pasukannya dari Kabupaten Nduga, agar kondisi daerah stabil dan masyarakat kembali beraktifitas seperti biasanya. Polisi dan tentara harus bertanggung jawab atas semua rentetan peristiwa yang terjadi.

“TNI dan polisi dengan peralatan lengkap senjata, helikopter, turun ke kempung kampung ini sangat ironis. Dan apabila mereka turun dengan atribut lengkap itu tandanya darurat sipil. Tapi kalau mereka justru mengejar atau menakut -nakuti masyarkat sipil. Ini justru akan menambah trauma masyarkat,” kata Nico kepada jubi saat ditemui di kantor MRP, Jumat, (20/8/2018).

Nico mengatakan, pihak keamanan beralasan menurunkan helikopter hanya untuk mengejar Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) karena faktor medan yang sulit dijangkau. “Dampak dari ini banyak masyarakat Nduga yang mengungsi karena trauma, rentetan peristiwa yang terjadi ini justru memperpanjang penderitaan rakyat karena mereka terlantar,” katanya.

Senada dengan itu, sebelumnya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih (BEM UNCEN) Paskalis Boma mengatakan, aparat keamanan harus menarik pasukan karena mereka memunyaui persoalan traumatik masa lalu, seperti kasus penyanderaan di Mapenduman dimana masyarakat sipil dibantai hingga ternaknya pun dihabiskan. Kasus itupun sampai saat ini belum diselesaikan oleh negara.

“Setiap presiden belum pernah menyelesaikan satu persoalan HAM, negara harus bisa beradaptasi. Gunakan pendekatan antropologis, bukan militerisme,” katanya.(*)

Comments

comments

Add Comment