Katanya, ini sebab sulitnya kurangi angka kemiskinan di Papua

Ilustrasi penduduk asli Papua - Jubi/Arjuna Pademme
Ilustrasi penduduk asli Papua – Jubi/Arjuna Pademme

Jayapura, Jubi – Anggota fraksi Demokrat DPR Papua, Mustakim mengatakan, salah satu penyebab sulitnya menurunkan persentase angka kemiskinan di Papua lantaran arus masuknya penduduk ke Papua yang cukup pesat.

Ia mengatakan, orang dari provinsi lain terus berdatangan ke Papua dengan berbagai tujuan di antaranya mencari pekerjaan, dan kondisi ini berpengaruh pada persentase angka kemiskinan di Papua.

“Saat pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan, sulit karena yang di dalam daerah berhasil ditekan, namun orang dari luar terus berdatangan,” kata Mustakim kepada Jubi akhir pekan kemarin.

Menurutnya, dari gubernur satu ke gubernur berikutnya, Pemprov Papua selalu berupaya menekan persentase angka kemiskinan dengan berbagai kebijakan. Namun sulit sekali karena penduduk dari luar terus masuk. Artinya, pengangguran juga bertambah. Ini berdampak pada persentase kemiskinan.

“Ketika pemerintah berhasil menekan yang di dalam (di Papua), arus masuk ini yang terus bertambah. Makanya angkanya sulit sekali diturunkan,” ucapnya.

Kata Mustakim, salah satu solusi untuk mengatur masuknya arus penduduk ke Papua dengan peraturan daerah provinsi (perdasi), dan kini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua sedang mengupayakan hal itu.

Bapemperda kini mengkaji kembali perdasi nomor 15 tahun 2008 tentang kependudukan karena meski telah disahkan beberapa tahun lalu, namun hingga kini aturan itu tak diberlakukan dengan berbagai alasan.

Sementara Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua,Bagas Susilo mengatakan, persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir (September 2017-Maret 2018) turun 0,02 persen dari 27,76 persen menjadi 27,74.

“Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan,” kata Bagas Susilo, pekan lalu.

Menurutnya, garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita setiap hari. Dengan paket kebutuhan diwakili 52 jenis komoditi, yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, buah-buahan, minyak, dan lemak.

Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan lanjutnya, adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Kayanya, banyak faktor yang memengaruhi, antara lain biaya hidup tinggi yang dipengaruhi inflasi tinggi atau terbesar se-Indonesia berjumlah 4 persen.

“Kemiskinan berkurang ketika konsumsi energi kalori meningkat atau pembagian beras miskin dan hal lain. Fluktuasi pergerakan garis kemiskinan itu sendiri,” ujarnya. (*)

Comments

comments

Add Comment