LBH Papua minta penganiaya Emanuel Gobay disusut

Category: Hak Asasi Manusia 0 0
ilustrasi, tempo.co
ilustrasi, tempo.co

Jayapura, Jubi –  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua minta agar penganiaya Emanuel Gobay dan lima orang rekannya diusut dan diberi sanksi hukum sesuai perbuatan yang dilakukan. Dorongan pengusutan itu mengacu konsep Hak Azasi Manusia (HAM) yang salah satu isinya melarang kekerasan dan pembatasan terhadap semua pekerja advokat.

“Kekerasan itu dilakukan oleh Polisi sebagai penegak hukum terhadap advokat yang sedang melaksanakan tugas pembelaan. Kekerasan itu wujud ancaman serius matinya kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Simon Pattiradjawane, dalam siaran pers, Jumat (11/5/2018).

Simon menyatakan Emanuel Gobay dan kawan-kawanya berprofesi sebagai advokat, sebagai bagian alat negara dalam penegakan hukum. Sedangkan kekerasan terhadap advokat adalah ancaman bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

“Logikanya jika advokat yang merupakan penegak hukum telah dilindungi oleh konstitusi saja sudah mengalami kekerasan, maka secara otomatis ancaman dan kekerasan yang sama akan sangat mudah dialami oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Simon menjelaskan.

Kekerasan dialami Emanual Gobai dan lima orang rekannya terjadi di Yogyakarta pada 1 Mei 2018. Saat itu Emanuel Gobai dan para rekannya dari  LBH Yogyakarta  dikeroyok oleh anggota Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, saat pendampingan hukum terhadap lima orang mahasiswa yang ditangkap di sekitar Kampus Universitas Islam Yogyakata (UIY).

Akibat penganiayaan tersebut, Emanuel Gobai mengalami memar dan lecet geres dibagian atas telinga kiri.  Simon menyebutkan kekerasan dan pembatasan terhadap advokat dan pekerja HAM adalah bentuk pelanggaran hukum terhadap konstitusi, yang mestinya tidak boleh dilakukan oleh kepolisian.

“Alasan apa pun yang membatasi pemberi bantuan hukum oleh Advokat kepada korban adalah merupakan pembatasan terhadap Hak-hak Asasi Manusia korban atau tersangka. Itu dilindungi dalam UUD 1945 dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM,” katanya. (*)

Comments

comments

Related Articles

Add Comment