Surat Terbuka Mama Yosepa Kritisi Kunjungan Jokowi ke Papua

Category: Dinamika 6 0
Mama Yosepa Alomang (Foto: dok pribadi)
Mama Yosepa Alomang (Foto: dok pribadi)

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Tokoh perempuan senior Papua penerima penghargaan Yap Thiam Hien 1999, Mama Yosepa Alomang, menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, yang untuk kedelapan kalinya mengunjungi Papua pada pekan ini.

Lewat suratnya yang diterima oleh satuharapan.com hari ini (13/04), ia mengungkapkan kekecewaan atas masih berlangsungnya kekerasan dan pelanggaran HAM atas warga sipil dan Orang Asli Papua (OAP). Ia juga menyerukan agar Presiden memerintahkan penarikan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari Papua.

“Kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil suku Amungme, Damal, Dani dan Moni yang bermukim di Banti I, Banti II, KImbeli dan Opitawak di Tembagapura Timika, West Papua masih berlangsung sejak Oktober 2017 hingga April 2018,” tulis Mama Yosepa, mengawali suratnya.

“Konflik antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) dengan TNI dan Polri berdampak pada terjadinya Pelanggaran HAM, penembakan, pembunuhan, pembakaran rumah dan pengungsian terhadap warga sipil. Rakyat Suku Amungme sebagai Pemilik Sulung Emas Gunung Nemangkawi serta suku-suku kerabat lainnya telah lama menjadi korban semenjak masuknya perusahaan multinasional PT Freeport Indonesia di atas tanah mereka,” bunyi surat yang ditandatangani Mama Yosepa, bertanggal 13 April 2018.

Selanjutnya, Mama Yosepa yang oleh komunitas Suku Amungme disebut juga sebagai  Nemangkawi Negel (pemilik sulung Gunung Emas Nemangkawi) mengungkapkan penyesalan dan kekecewaan atas kekerasan demi kekerasan yang terus terjadi di West Papua secara khusus di Tembagapura Timika.  Dan ia lebih menyesal lagi, karena menurutnya Presiden Jokowi seperti tidak memberi perhatian atas penderitaan, air mata dan darah rakyat Papua yang meninggal akibat kekerasan negar.

“Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah delapan kali mengujungi West Papua termasuk di Tanah Amungsa Timika, namun hingga memasuki tahun ke-4 pemerintahannya, Presiden Joko Widodo tidak mempunyai niat untuk mencari jalan penyelesaian akar masalah Papua secara bermartabat sebagai penyebab utama tuntutan dan perlawanan TPNPB/OPM terhadap TNI/Polri di Tembagapura dan wilayah West Papua lainnya,” kata Mama Yosepa, yang namanya diabadikan sebagai nama sebuah kompleks klinik, gedung pertemuan, panti asuhan anak yatim, dan monumen pelanggaran HAM, sumbangan dari Freeport McMoran.

Berkaitan dengan itu, Mama Yosepa yang adalah penerima Anugerah Goldman (Goldman Environmental Prize) tahun 2001, yaitu penghargaan kepada para aktivis lingkungan di kalangan akar rumput  dari enam area geografis di dunia: Afrika, Asia, Eropa, Kepulauan dan Negara Kepulauan, Amerika Utara, dan Amerika Selatan/Amerika Tengah, menyerukan beberapa hal kepada Presiden Jokowi.

Pertama,  ia meminta agar Presiden Jokowi segera menyelesaikan masalah politik dan HAM di West Papua sebelum berakhirnya masa pemerintahan 2014-2019.

Kedua, Mama Yosepa  mendesak agar Panglima TNI dan Kapolri menarik seluruh pasukan TNI dan Polri yang saat ini berada di wilayah Tembagapura Timika West Papua. Hal yang sama juga ia serukan kepada Panglima TPNPB/OPM Kodap III Nemangkawi untuk menarik seluruh pasukan TPNPB/OPM dari wilayah Tembagapura Timika-West Papua.

Kepada Komnas HAM, Mama Yosepa meminta agar terjun melakukan penyelidikan terjadinya pelanggaran HAM di Tembagapura Timika West Papua. Demikian juga dengan Dewan HAM PBB, ia menyerukan agar menginvestigasi secara menyeluruh dan tuntas pelanggaran HAAM di Papua.

“Kepada para pemimpin agama di West Papua, Indonesia, kepada para uskup Pasifik dan Pimpinan Dewan Gereja Pasifik, Dewan Gereja sedunia, Pemimpin Gereja Katolik Sedunia, Bapa Suci Paus Fransiskus, untuk menyerukan doa penyelamatan orang Melanesia di West Papua dari ancaman Kepunahan,” tulis Mama Yosepa, dalam poin akhir suratnya.

Tentang Mama Yosepa Alomang

Mama Yosepa Alomang dikenal sebagai pejuang HAM dan lingkungan di Papua, terutama atas nama masyarakat di sekitar lingkungan PT Freeport McMora. Lahir di Tsinga, Papua, pada tahun 1940-an, sejak bayi ia telah menjadi anak yatim-piatu. Pada masa kecilnya, ia hidup berpindah-pindah, bersama dengan para penduduk desa lainnya, karena perintah pemerintah Belanda, dan kemudian pemerintah Indonesia.

Ia bersama penduduk Papua lainnya, pernah hidup dalam pelarian di hutan Papua, berlindung dari kejaran aparat setelah ratusan warga Amungme memotong pipa milik Freeport. Mereka memprotes karena menganggap Freeport telah merampas tanah kepunyaan rakyat Amungme di Agimuga. Putri sulungnya, Johanna meninggal di usia tiga tahun dalam pelarian itu karena kelaparan.

Perjuangan melawan Freeport memang mendominasi kehidupannya. Pada 1991, Yosepaa mengadakan aksi unjuk rasa selama tiga hari di bandar udara di Timika, dengan memasang api di landasan udara. Hal itu dilakukan sebagai protes atas penolakan Freeport dan pemerintah Indonesia untuk mendengarkan keprihatinan rakyat setempat.

Pada 1994, Mama Yosepaa ditangkap karena dicurigai menolong tokoh Organisasi Papua Merdeka, Kelly Kwalik. Bersama dengan seorang perempuan Papua lainnya, Mama Yuliana, ia disekap selama seminggu di tempat penampungan tinja.

Dua tahun kemudian, Yosepha mengajukan tuntutan perdata terhadap Freeport McMoRan Copper & Gold di Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi bagi dirinya dan untuk kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkannya.

Ketika ia mendengar berita tentang runtuhnya bendungan Wanagon pada Mei 2000, Mama Yosepa segera kembali dari Jayapura ke Timika. Ia berhasil mengunjungi tempat kejadian dan menyaksikan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap kebun, rumah, dan ternak rakyat setempat. Yosepaa kembali ke Jayapura dengan sejumlah rakyat Amungme lainnya dan mengadakan demonstrasi di depan gedung DPRD.

Pada 2001, Yosepha mendirikan YAHAMAK (Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan) dengan uang yang diterimanya ketika ia memperoleh Penghargaan Yap Thiam Hien pada 1999.

Kisah hidupnya sudah ditulis dalam buku yang berjudul Pergulatan seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan, yang terbit pada 2003.

Editor : Eben E. Siadari

Comments

comments

Related Articles

Add Comment