Sertifikat ala Jokowi, Kere: OAP harus diberi kemudahan pinjam di bank

Pembagian sertifikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura di halaman Kantor DPR Kabupaten Jayapura - Jubi/Engel Wally.

Pembagian sertifikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura di halaman Kantor DPR Kabupaten Jayapura – Jubi/Engel Wally.

Jayapura, Jubi – Koordinator bidang pertanahan, hak ulayat masyarakat adat Mamta-Tabi, Agabus Kere berharap, pembagian sertifikat tanah rumah tinggal dan lahan garapan oleh Presiden Jokowi dapat mensejahterakan orang asli Papua (OAP).

Ia mengatakan, kebijakan presiden ketujuh Indonesia itu bertujuan baik, namun pertanyaannya, apakah kepemilikan sertifikat tanah itu benar dapat mensejahterakan orang asli Papua melalui berbagai dunia usaha yang akan dirintis.

Katanya, pengalaman selama ini, pihak bank dinilai sulit memberikan kredit kepada orang asli Papua (OAP), meski jaminannya sertifikat tanah mereka. Terkesan, ada kekhawatirkan kepada OAP yang ingin meminjam uang untuk modal usaha dan lainnya.

“Tanah itu untuk kesejahteraan. Kalau sertifikat dapat memberikan kesejahteraan untuk orang asli Papua, presiden hebat,” kata Agabus Kere, Kamis (12/4/2018).

Mantan pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Papua ini mengatakan, apakah pihak bank memiliki niat yang sama. Bersedia memberikan kredit kepada orang asli Papua dengan jaminan sertifikat tanah.

Ia menilai, selama ini orang asli Papua sulit mendapat pinjaman kredit di bank meski jaminannya sertifikat tanah. Akibatnya, mereka memilih menjaminkan sertifikat tanahnya kepada warga non Papua dan pengusaha dari luar Papua.

“Akhirnya orang non Papua yang menggunakan sertifikat itu meminjam uang di bank, karena bank tidak percaya orang asli Papua. Mereka ini yang selalu mengambil keuntungan,” ucapnya.

Pemprov Papua dan pihak bank diharapkan dapat mendukung niat baik Presiden Jokowi untuk mensejahterakan orang asli Papua dengan berbagai terobosan.

Hari pertama kunjungannya ke Papua, Rabu (11/4/2018), agenda pertama yang dilakukan Presiden Jokowi, membagikan 3331 sertifikat tanah rumah tinggal dan lahan garapan kepada masyarakat Papua dari beberapa kabupaten, di kompleks kantor Bupati Jayapura, Kota Sentani.

Presiden Jokowi mengatakan, sertifikat merupakan bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Sertifikat akan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Ribuan sertifikat yang dibagikan itu yakni untuk 767 penerima dari Kabupaten Keerom, 768 masyarakat Kabupaten Jayapura, 463 warga Kota Jayapura, 50 penerima dari Kabupaten Sarmi, dan sisanya dari Kabupaten Biak Numfor, Merauke, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Nabire, dan Mimika.

“Kalau mau disekolahkan ke bank, silakan. Tapi agunan ke bank dikalkulasi sehingga bisa dicicil. Kalau tidak bisa mencicil agunan setiap bulan, simpan saja di rumah,” kata Presiden Jokowi. (*)

Comments

comments

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment