Pembangunan di Papua untuk menutup pelanggaran HAM

Presiden RI, Joko Widodo saat kunjungan ke Nabire, Papua – Jubi/Titus Ruban
Presiden RI, Joko Widodo saat kunjungan ke Nabire, Papua – Jubi/Titus Ruban

Nabire, Jubi – Kebijakan pembangunan infrastruktur di Papua dinilai hanya untuk menutupi pelanggaran hak azasi manusiia (HAM) yang selama ini dilakukan aparat militer dan kepolisian. Tercatat hak asasi manusia dan hak dasar rakyat Papua sebagai bagian dari rumpun ras Melanesia telah dikebiri dan termarginal lebih dari 50 tahun lalu tanpa ada penyelesaian hukum.

“Pernyataan ini pernah saya sampaikan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Polhukam Wiranto saat diundang  pemerintah Indonesia kepada para diplomat negara Kepulauan Solomon,” kata  Yan Christian Warinussy, seorang advokat dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, dalam siaran persnya kepada Jubi, Jumat, (27/4/2018).

Warinussy merupakan meraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM John Humphrey Freedom Award, tahun 2005 di Canada. Ia mengkritik model pendekatan diplomasi pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai tujuan pemerintah Indonesia membangun besar-besaran seperti proyek pembangunan jembatan Holtekamp atau Stadion Olahraga Papua Bangkit di Kampung Harapan, Jayapura untuk mengabaikan tanggung jawab hukum atas kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

“Inilah bentuk tindakan paling menyedihkan bahkan memalukan, karena pemerintah Indonesia hanya mau menunjukkan wajah pembangunan semata yang memang seharusnya dilakukan,” kata Warinussy, menjelaskan.

Menurut dia, komitmen politik Indonesia di bawah pengawasan PBB belum seusai dengan resolusi di Papua yang seharusnya menegakkan undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM maupun undang undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta undang undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua.

Di dalam konstitusi dan aturan perundangan tersebut, pemerintah Indoensia wajib menyelesaikan berbagai bentuk tindakan pelanggaran HAM berkategori kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime againts humanity  dan kejahatan genosida yang diduga terjadi atas tindakan negara sepanjang lebih dari 50 tahun di Tanah Papua  atau West Papua.

“Yang terjadi justru Pemerintah Indonesia bertingkah bohong sangat membatasi akses para diplomat negara Kepulauan Solomon hanya berbincang dengan pejabat Gubernur Papua di Jayapura maupun Sekda Papua Barat di Manokwari,” katanya.

Ketua Dewan Adat Wilayah (DAW) Meepago, Oktovianus Pekei, menilai proyek pembangunan yang dilakukan negara tidak asimetris dengan kondisi faktual pelanggaran kasus  pelanggaran HAM di tanah Papua.

“Seperti Wasior, Wamena, Paniai, Deiyai bahkan Biak Berdarah maupun Sanggeng dan Aimas yang sama sekali tidak dilihat dan diketahui oleh para diplomat tersebut,” kata Pekei.

Ia mempertanyakan seberapa banyak rakyat Papua  dapat memperoleh manfaat atau terlibat dalam proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah Jokowi. “Karena ini menutupi noda darah rakyat Papua sebagai bagian asli dari rumpun ras Melanesia yang menuju kepunahan di atas tanah airnya sendiri,” katanya. (*)

Comments

comments

Add Comment