PDIP minta Menhan jangan pakai istilah perang sikapi OPM

Jayapura, Jubi Politikus PDIP Charles Honoris meminta pendekatan terhadap gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan pemerintah Indonesia tidak lagi mengedepankan cara militer.

Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyatakan siap perang untuk menanggapi ancaman OPM tersebut.

Charles juga meminta agar Ryamizard tidak menggunakan istilah yang menakutkan seperti ‘perang’ untuk menanggapi persoalan OPM.

“Kita tentunya enggak boleh bergeser dari kebijakan Presiden Jokowi untuk menghadapi apa pun yang terjadi di Papua. Presiden tak lagi menggunakan pendekatan militer, tapi hukum,” kata Charles yang juga anggota komisi I DPR RI itu, Rabu (28/3/2018).

Pendekatan hukum itu termasuk dalam menghadapi upaya makar dan separatisme. Pasalnya, masyarakat Papua memiliki trauma, jika pemerintah pusat tetap menggunakan pendekatan militer dalam menghadapi segala gejolak yang muncul di bumi Cenderawasih itu.

“Tindakan tegas secara hukum. Jangan sampai ada trauma di tengah masyarakat Papua lagi. Kita wajib melindungi NKRI tapi jangan sampai mengulangi kesalahan masa lalu, jangan pakai bahasa menakutkan seperti perang,” kata Charles.

Masyarakat Papua, tambah Charles, sudah paham jika pemerintah pusat saat ini telah mengubah pendekatannya baik dari segi hukum dan anggaran daerah yang meningkat tajam. Kecuali, jika kasusnya sudah sampai menyandera dan mengancam teritorial secara nyata.

Hal itu seperti yang terjadi di akhir tahun 2017 lalu, saat ratusan personel Polri dibantu TNI dikerahkan ke Tembagapura, Mimika untuk operasi penegakan hukum atas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan serangkaian aksi teror penembakan.

Untuk itu, dalam waktu dekat, komisi I DPR akan kembali membicarakan masalah OPM ini dengan Menteri Pertahanan.

“Dalam waktu dekat kita pasti minta penjelasan terkait OPM ke Menhan dalam rapat rutin. Beberapa waktu lalu kita juga baru bertemu,” tegas Charles.

Sekadar diketahui, pada 27 Februari 2018 Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), mengunggah video yang berisikan ultimatum perang di akun resminya. Adapun salah satu tuntutan TPNPB adalah agar PT Freeport dan seluruh perusahaan asing ditutup.

“Perang jangan berhenti, perang harus tanpa intervensi internasional di Papua. Ultimatum perang, saya sudah umumkan. Tujuan, kami ingin perang lawan TNI, Polri sudah tercantum dalam aturan TPN,” kata Kepala Staf Operasi Komando Nasional TPNPB, G.Lekkagak Telenggen dalam video.

Menhan nyatakan RI siap perang

Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak takut dengan ultimatum perang yang dikeluarkan oleh Gerakan Separatis Operasi Papua Merdeka (OPM).

Ryamizard menekankan kekuatan militer Indonesia lebih kuat dibandingkan kekuatan militer OPM.

“Mereka (OPM) ajak perang? Ya perang aja. Orang ajak perang masa makan soto sih,” kelakar Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyebut ultimatum perang ini merupakan tugas TNI karena sudah mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pokoknya kalau keselamatan bangsa kemudian kedaulatan rakyat, keutuhan bangsa terganggu itu urusan tentara,” kata Ryamizard.

Lebih lanjut, Ryamizard percaya diri TNI dapat menanggulangi ancaman ini dengan mudah. Ia yakin dengan kekuatan militer TNI yang berjumlah setidaknya 800 ribu personel aktif bisa melumpuhkan kekuatan OPM dengan mudah.

“Mereka (OPM), mah, kecil. Malu sama veteran kalau saya tidak berani,” ujar Ryamizard.

Tanggapan Kodam Cenderawasih

Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua menyatakan siap berperang dengan OPM.

“Siap. Dari dulu kami siap [perang],” kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi, Rabu (28/3/2018).

Aidi juga menyampaikan jumlah pasukan TNI yang berada di Papua cukup untuk menghadapi pasukan dari OPM tersebut. “Cukup, mereka enggak seberapa tidak sebanding dengan kekuatan TNI,” ujarnya.

Kendati demikian, Aidi menyebut TNI tidak menghendaki jika perang tersebut terjadi. Apalagi, kata Aidi pasukan TNI di Papua selama ini telah melakukan pendekatan teritorial dengan melakukan pembangunan berbagai sarana dan prasarana, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Aidi justru berharap agar anggota OPM tersebut mau bergabung dengan Indonesia.

Lebih lanjut, Aidi juga mengatakan sampai saat ini belum ada perintah dari Mabes TNI untuk perang dengan OPM. “Belum ada (perintah) masih diteliti.” (CNN Indonesia)

Comments

comments

Add Comment