Soekarno, Soeharto, SBY, Jokowi Gagal, tetapi Lukas Enembe Masih Percaya “Papua Sejahtera”?

Proyek modernisasi oleh negara-bangsa dan proses modernisasi sebagai sebuah sejarah umat manusia adalah dua aspek “kemajuan” manusia yang sudah lama menjadi perbincangan: terjadi sebagai sebuah proses sejarah atau sebagai sebuah proyek. Ada banyak pertanyaan penting yang muncul, di antaranya “Apakah kesejahteraan” / “adil makmur” menurut teori modern dapat atau pernah terwujud dalam sejarah umat manusia sampai hari ini?” atau lebih sempit “Apakah ada negara dengan proyek modernisasi pernah mewujudkan sebuah kehidupan rakyat yang sejahtera?”

Selain para peletak dasar pemikiran modern dan modernisasi, ada dua tokoh yang paling banyak disinggung saat menyebut “kesejahteraan”: Adam Smith (16 June 1723 NS (5 June 1723 OS) – 17 July 1790) dan Abraham Harold Maslow (April 1, 1908 – June 8, 1970) . Adam Smith berhubungan langsung dengan ekonomi pasar bebas, menyokong individualisme yang akan mendatangkan kemakmuran (kesejahteraan) bagi masyarakat. Sejalan dengan pemikirannya, di Amerika Serikat Maslow mengembangkan tangga kepuasan manusia, yang dikenal dengan nama MAslow’s Hierarchy of Needs, di mana di puncak tertinggi terdapat “self-realization” sebagai kebutuhan puncak, sementara tangga pertama kebutuhan psikologis, disusul kebutuhan keamanan.

Slogan “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera!” dalam kampanye pencalonan Gubernur Provinsi Papua lima tahun lalu kini ditambah dalam pencalonan periode kedua dengan Papua Berkeadilan adalah sesuatu yang di satu sisi menarik, tetapi sebenarnya di sisi lain memalukan. Sesuatu yang menarik karena pertanyaan “Apakah Papua Bangkit, Papua Sejahtera dan Papua Mandiri sudah terwujud dalam lima tahun silam?” Yang bisa dicatat hari ini, per Maret 2018, Papua Bangkit telah terbukti pertama-tama dengan penebangan pohon beringin di Kantor Gubernur Provinsi Papua yang selama ini dijadikan sebagai tempat jimat-jimat dan penyembahan berhala. Pembersihan pohon berhala ini menjadi pembangkit roh ke-Papua-an.

Hal kedua yang patut dicatat ialah deklarasi Pakta Integritas terkait pelarangan Miras di Provinsi Papua. Melarang Miras adalah langkah strategis membangkitkan kembali manusia Papua dari kehancuran secara individu maupun kelompok manusia Melanesia di Tanah Papua,

Walaupun begitu, harus kita akui bahwa kebijakan Lukas Enembe – Klemen Tinal terkait pengembangan ekonomi tidak jelas dan tidak terbukti membangkitkan perekonomian Orang Asli Papua (OAP). Seperti sudah dikritik dalam ulasan sebelumnya, Enembe – Tinal menempatkan orang-orang yang tidak tepat menangani ekonomi, perencanaan dan kesekretariatan sehingga yang terlihat ialah tarian-tarian manis dengan suara nyaring, walaupun sebenarnya tidak ada isinya.

Siapa pengusaha Papua yang hari ini sudah bisa dijagokan sebagai hasil dari kemandirian ekonomi orang Papua di era Lukmen? Hampir sulit! Harus dicari dengan menyalakan lampu pijar yang terang-benderang untuk mencaritahu siapa yang telah berhasil dimampukan untuk mandiri sebagai pengusaha OAP.

Kalau menyoal Papua Sejahtera, tidak perlu dievaluasi, karena ternyata dalam sejarah umat manusia di dunia, para penganut teori-teori modern terbukti tidak pernah berhasil “mensejahterakan” rakyat yang mereka janjikan akan disejahterakan. Terbukti janji Adil dan Makmur yang tercantum dalam UUD 1945 NKRI tidak pernah dan tidak akan pernah terpenuhi. Alasannya bukan karena NKRI tidak sanggup atau Lukas Enembe tidak mampu. Akan tetapi oleh karena terbukti nyata dalam sejarah umat manusia bahwa “prosperity” yang dimaksudkan itu tidak pernah terwujud dalam sejarah manusia.

Soekarno mengira dengan cara menolak investasi asing dan sangat proteksionis tidak sanggup mensejahterakan rakyat Indonesia. Apalagi Soeharto dengan pendekatan pembangunan menurut teori Maslow juga tidak sanggup, malahan memelaratkan orang Indonesia sampai ke titik yang mengerikan. SBY dan Jokowi di era reformasi juga sedang giat-giatnya melakukan kegiatan “pembangunan”, dengan tujuan adil dan makmur.

Semua negara-negara yang disebut Dunia Ketiga tidak pernah paham, atau menolak untuk menerima fakta sejarah bahwa “kondisi kehidupan modern” yang dialami di Eropa adalah sebuah proses modernisasi dalam sejarah perkembangan manusia, sementara “kondisi kehidupan modern yang diproyek-kan” di negara-negara Dunia Ketiga ialah sebuah proyek, sebuah rekayasa, bukan sebuah proses evolusi sosial-budaya manusia.

Dengan kata lain, modernisasi sebagai sebuah sejarah dan modernisasi sebagai sebuah proyek pembangunan perlu dicermati dan dirumuskan. Perlu dipertanyakan kembali “Apakah proyek modernisasi dapat menibakan manusia kepada kesejahteraan atau hidup adil dan makmur?” Atau kita juga bisa tanyakan kepada Dunia Barat (Eropa dan Amerika Utara serta Australia) pertanyaan khusus ini, “Apakah sejarah evolusi modernisasi yang mereka alami sejauh ini telah menibakan mereka kepada kesejahteraan atau adil-makmur seperti yang pernah mereka impikan?”

Dari banyak temuan ilmiah maupun pengalaman pribadi berinteraksi di dunia ketiga dan dunia pertama menunjukkan, kebahagiaan dan kesejahteraan tidak berhubungan sebab-akibat. Itulah sebabnya slogan Papua Sejahtera dan Papua Berkeadilan mejadi sesuatu yang memalukan. Kecuali kalau yang kita lakukan adalah bermain-main kata saja, tidak bermaksud apa-apa dengan kata-kata yang kita sebutkan.

Sejauh ini tidak ada bukti di mana negara-negara yang pernah dibangun menjadi adil-makmur lewat proyek modernisasi. Tidak ada bukti apakah yang disebut “kesejahteraan” itu pernah hadir dalam sejarah hidup manusia atau tida. Di puncaknya, belum ada jawaban yang tegas terhadap pertanyaan, “Apakah adil-makmur itu pernah dicapai oleh negara-negara Dunia Pertama?”

Kesejahteraan atau adil-makmur itu selalu dikaitkan dengan kebahagiaan dan kehidupan yang bersahaja. Dan dari kebanyakan penelitian yang dilakukan sejauh ini justru masyarakat di Dunia Keempat (Masyarakat Adat) yang berkehidupan bersahaja dan bahagia daripada masyarakat di Dunia Pertama, Dunia Kedua dan Dunia Ketiga. Silahkan cari di Google.com kata-kunci “negara sejahtera”, “negara makmur”, “negara adil”, dan “negara bahagia”. Anda akan temukan hasil pencarian yang menarik.

Karena itu, Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal perlu merevisi visi-misi mereka dan bertanya kepada diri sendiri, “Apakah sya bermain-main saja ataukah saya serius memimpin Tanah Papua menuju Papua Mandiri?” Yang jelas Papua Sejahtera dan Papua Berkeadilan TIDAK AKAN PERNAH DICAPAI oleh siapapun sampai dunia kiamat. Apalagi diwujudkan di dalam NKRI yang penuh ketidak-adilan dan kemiskinan ini?

Comments

comments

Share this post:

Related Posts

One Comment

  1. Lani says:

    Adil dan makmur menjadi sebuah retorika yg dimainkan kpd rakyat awam atau dunia ketiga atau ke empat seperti West Papua.
    Merasakan keadilan dan kemakmuran terdapat dalam masyarakat Adat bukan masyarakat modern.
    Pemerintah dan pemimpin lainya tertipu dan ditipu oleh slogam misi modernisasi tanpa contoh, dunia pertama sja belum rasakan, apalagi dunia kedua.

    Adil dan makmur Adalah retorika manusia atau artificial element dirancang sebagai mimpi siang bolong. Teori ini memiskinkan, melantarkan, membunuh dan memerkosa segenap komunitas makhluk.

Leave a Comment