Konflik Kwamki Lama tak kunjung beres, John NR Gobai: Hukum positif harus diberlakukan

Diskusi publik yang dilakukan anggota DPR Papua, John NR Gobai dan rekannya Fery Omaleng dengan masyarakat Mimika, Sabtu (3/3/2018) - Jubi/John NR Gobai.
Diskusi publik yang dilakukan anggota DPR Papua, John NR Gobai dan rekannya Fery Omaleng dengan masyarakat Mimika, Sabtu (3/3/2018) – Jubi/John NR Gobai.

Jayapura, Jubi Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, diminta untuk segera menuntaskan konflik antara warga di Kwamki Lama yang berulang kali terjadi. Pernyataan ini dilontarkan Anggota 14 kursi pengangkatan DPR Papua dari wilayah adat Meepago di antaranya Mimika, John NR Gobai.

Gobai mengatakan, permintaan itu disampaikan warga Mimika saat ia bersama rekannya, Fery Omaleng menggelar diskusi publik di taman belakang kantor Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) Mimika, Sabtu (3/3/2018).

“Desakan yang sama juga datang dari Direktur Lemasa, Odizeus Beanal. Pemkab Mimika didesak segera mengambil langkah rekonsiliasi masyarakat dan merumuskan adanya badan untuk menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian permanen,” kata Gobai via telepon kepada Jubi, Minggu (4/3/2018).

Menurutnya, sejak Kabupaten Mimika mendapat dana satu persen dari PT Freeport, konflik antar warga selalu terjadi berulang kali dalam kehidupan masyarakat setempat, walaupun berulang kali pula bupati dan jajaran Pemkab Mimika, DPRD, dan aparat keamanan mendamaikan kedua pihak yang terlibat perseteruan itu.  Namun upaya mediasi dan mendamaikan ini dianggap kurang efektif, karena benih-benih konflik masih ada.

“Belum pernah terlihat ada penegakan hukum positif yang memberikan efek jera kepada oknum pelaku. Malah membebani suku tertentu, keluarga dan daerah,” ujarnya.

Katanya, yang perlu dilakukan adalah semua pihak merumuskan dialog antara masyarakat untuk menggali akar masalah konflik. Apakah karena kebiasaan, adat atau karena kurang mendapat pelayanan dana satu persen, ataukah karena pelayanan pemerintahan.

Selain itu, harus ada regulasi provinsi tentang pelarangan konflik antar masyarakat atau mengatur penyelesaian masyarakat adat Papua.

Legislator Papua lainnya dari 14 kursi pengangkatan, Fery Omaleng ikut memberikan solusi. Menurutnya, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, DPR Papua, DPRD Mimika, Lemasa dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), tokoh Masyarakat, Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih, dan pimpinan denominasi gereja di Papua harus membentuk tim bersama untuk turun langsung ke Mimika.

“Duduk bersama masyarakat mencari akar masalah. Hasilnya dibuat kesepakatan dan dituangkan dalam regulasi daerah. Semua pihak harus mematuhi regulasi itu sebagai pedoman,” kata Omaleng. (*)

Comments

comments

Add Comment