Hukum Indonesia tak pernah adil untuk OAP

Kampanye protes aktivis terhadap vonis tidak adil, melalui poster elektronik – Jubi/Ist.
Kampanye protes aktivis terhadap vonis tidak adil, melalui poster elektronik – Jubi/Ist.

Jayapura, Jubi – Pengacara senior yang fokus mengadvokasi Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Gustaf Kawer mengatakan, hukum Indonesia tidak menjamin dan memberi keadilan hukum bagi orang asli Papua (OAP).

Orang asli Papua menerima hukuman lebih berat dari warga Indonesia yang lainnya, terutama aparat penegak hukum, yang melanggar konstitusi di dalam hukum Indonesia di Papua.

Kawer mengatakan, hal ini diungkapkan menyusul vonis delapan bulan yang dijatuhkan kepada anggota TNI Serka  Yusuf Salasar. Dia divonis atas kasus penembakan terhadap sejumlah orang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang luka-luka di pelabuhan Pumako, Timika, Papua, 2017 lalu.

Kata dia, vonis itu sangat ringan dari hukuman yang diterima orang Papua. Pasalnya orang Papua yang kasusnya hanya menyampaikan pendapat di depan umum, langsung divonis berat.

Ia mencontohkan penahanan Yanto Awerkion sejak 1 Mei 2017, seorang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu, divonis 10 bulan penjara. Awerkion divonis salah karena telah memimpin demonstrasi mendukung peluncuran petisi referendum untuk Papua Barat di Inggris.

“Yang menembak masyarakat seharusnya hukuman berat dan dipecat dari kesatuan, sedangkan yang menyampaikan pendapat seharusnya bebas karena hak warga negara yang dijamin UUD 1945,” ujarnya pekan lalu.

Sementara itu, Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pendeta Dr Duma Socratez Sofyan Yoman mengatakan, ketidakadilan ini sudah berlangsung 56 tahun lamanya. Kata dia, pemerintah Indonesia harus secara jujur dan terbuka mengakui ketidakadilan ini. Selain itu, menurutnya, pengakuan saja tidak cukup. pemerintah Indonesia harus menegakkan keadilan dan kebenaran.

“Keadilan dan kebenaran adalah syarat mutlak perdamaian permanen. Penegakan kebenaran mesti ada keadilan bagi korban yang mengalami penahanan, penyiksaan dan pembunuhan, untuk seluruh kasus kemanusiaan di Papua,” tegas dia.

Dirinya mencontohkan, terkait pembunuhan terhadap Kelly Kwalik, Mako Tabut, dan empat siswa di Paniai pada Desember 2014, harus diselesaikan dan dibuka ke publik.

“Itu baru ada kebenaran dan keadilan di Papua,” desak Yoman. (*)

Comments

comments

Add Comment