Freeport tak kunjung bayar, Pemprov Papua akhirnya gandeng KPK

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen (kiri) didampingi staf saat menyerahkan dokumen PAP kepada Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua - Jubi/Alex.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen (kiri) didampingi staf saat menyerahkan dokumen PAP kepada Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua – Jubi/Alex.

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan tunggakan pajak air permukaan (PAP) PT. Freeport Indonesia terhadap pemerintah senilai Rp 5,6 triliun.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan, keputusan Pengadilan Pajak Jakarta sudah memenangkan pemerintah Papua, namun PT. Freeport sampai hari ini belum juga mau membayar tunggakan itu.

“Tadi kami sudah serahkan beberapa dokumen terkait masalah ini ke KPK, mudah-mudahan mereka mau membantu,” kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (2/3/2018).

Hery menilai, sejauh ini Freeport sama sekali tidak menghiraukan putusan Pengadilan Pajak. Agar tak berlarut, KPK akhirnya meminta pemerintah Papua menyerahkan dokumen-dokumen PAP termasuk amar putusan perkara.

“Harus ada tekanan, karena selama ini Freeport seolah-olah tidak menghiraukan putusan sidang. Untuk itu, kami harap KPK bisa membantu kami,” pintanya.

Sementara, Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua mengaku, berkas PAP yang diterima itu merupakan penugasan dari pimpinan. Kendati demikian, hingga saat ini pihaknya belum dapat memberi kepastian, terkait permintaan itu.

“Yang pasti kami di unit koordinasi supervisi pencegahan korupsi, terfokus pada rencana aksi pembenahan tata kelola pemerintahan. Namun terkait aspirasi (Pemprov Papua yang meminta KPK mendorong Freeport membayar pajak air permukaan), memang ada hubungan secara tidak langsung dengan kegiatan optimalisasi pendapatan daerah kemarin,” ujar Maruli.

“Kami menangkap semangat yang disampaikan Pemprov Papua, tapi karena di KPK ada sistem dan mekanisme yang mesti kami laporkan dulu kepada pimpinan. Sehingga bila ada hal konkrit yang bisa dilakukan terkait PAP ini, akan segera kami koordinasikan dengan pemerintah Papua,” sambungnya. (*)

Comments

comments

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment