Bertemu Jokowi PM Selandia Baru Bicara Ekonomi dan Isu Papua

Presiden Joko Widodo dengan PM Selandia Baru, Jacinda Ardern (Foto: NZ Herald)
Presiden Joko Widodo dengan PM Selandia Baru, Jacinda Ardern (Foto: NZ Herald)

WELLINGTON, SATUHARAPAN.COM – Dalam pertemuan bilateral antara pemerintah RI dan Selandia Baru hari ini di Wellington, Selandia Baru, PM Jacinda Ardern membicarakan tentang isu-isu ekonomi dan hak asasi manusia (HAM), termasuk kebebasan berbicara dan berserikat di Papua.

Pertemuan bilateral  ini merupakan salah satu agenda Jokowi hari ini setelah tiba di Selandia Baru kemarin (18/03). Tidak seperti lazimnya kunjungan pemimpin negara lain, seusai pertemuan bilateral  tidak ada konferensi pers. Wartawan juga diminta meninggalkan ruangan saat Jokowi memulai pidato pembukaan pada pertemuan itu.

Menurut nzherald.co.nz, dalam pertemuan itu PM Jacinda Ardern mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah mengunjungi Selandia Baru, dan mengatakan bahwa ada “potensi besar” untuk hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan Indonesia.

Ardern memulai pertemuannya dengan Jokowi dengan memusatkan perhatian pada potensi ekonomi atau lebih banyak perdagangan, namun sebelum pertemuan itu, kepada wartawan ia mengatakan akan mengangkat isu HAM.

Ardern mengatakan bahwa penting bagi Selandia Baru untuk menjadi tuan rumah bagi Jokowi dan mencatat bahwa kunjungan terakhir dari seorang Presiden Indonesia adalah pada tahun 2005.

“Kami sangat, sangat senang karena Anda menemukan waktu untuk berbicara dengan kami tentang hubungan masa depan antara Selandia Baru dan Indonesia,” kata dia, dikutip dari nzherald.co.nz

“Seperti yang kita bicarakan secara singkat saat makan siang, ada potensi besar di antara kita dari sudut pandang ekonomi. Tapi hari ini, apa yang saya harap kita punya kesempatan untuk melakukannya adalah berbicara tentang bagaimana kita dapat memperkuat potensi itu, bagaimana kita dapat membawanya ke langkah berikutnya,” demikian Ardern.

Dia juga mengharapkan dapat memperoleh pandangan Jokowi tentang isu-isu regional.

Sebelum pertemuan tersebut, Ardern mengatakan pada konferensi pers mingguannya, bahwa Indonesia merupakan mitra ekonomi potensial penting bagi Selandia Baru sebagai negara terbesar dalam pengelompokan Asean.

Dia mengatakan perdagangan bilateral mencapai sekitar 1,8 miliar dolar Selandia Baru dan tujuannya adalah untuk mengangkatnya menjadi $ 4 miliar dolar Selandia Baru pada tahun 2024.

“Pandangan kami bahwa lebih banyak yang bisa dilakukan untuk mencoba dan mengangkat pandangan kita dalam kaitannya dengan hubungan dagang kita.”

Dia mengatakan bahwa dirinya akan mengangkat isu hak asasi manusia seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Itu termasuk isu kebebasan berbicara dan akses media asing di wilayah Papua.

Dia juga akan mengangkat masalah perubahan UU Hukum Pidana di Indonesia yang dapat mengakibatkan homoseksualitas dan seks sebelum menikah dilarang.

Tentang tidak adanya konferensi pers, Ardern mengatakan sebagian penyebabnya adalah karena faktor logistik tapi juga diputuskan setelah konsultasi kedua belah pihak.

Media diminta meninggalkan ruangan saat Jokowi memulai sambutan pembukaannya pada pertemuan bilateral tersebut, melalui seorang penerjemah.

Isu Papua cukup mendapat perhatian di Selandia Baru, terutama dari kalangan Partai Hijau dan aktivis gereja. Pada kunjungan Jokowi ke makam pahlawan tak dikenal, Taman Makam Pahlawan Pukeahu di Wellington, sebelum pertemuan,. media setempat memberitakan adanya pengunjuk rasa tunggal pro-kemerdekaan Papua yang berulang-ulang meneriakkan pembebasan Papua.

Menjelang kunjungan Jokowi, West Papua Action Auckland, organisasi yang menyuarakan penentuan nasib sendiri Papua, mendesak Ardern untuk mengangkat isu pelanggaran HAM Papua “dan penderitaan rakyat Papua di bawah pemerintahan Indonesia” dalam pertemuan dengan Jokowi.

“Orang-orang Papua telah mencari kebebasan dari pemerintahan militer yang represif. Hilangnya kehidupan diperkirakan paling sedikit 100.000 orang,” demikian siaran pers WPAA.

Menurut mereka, penderitaan tetangga Melanesia tidak boleh diabaikan demi ‘hubungan baik’, atau “pasar bagi untuk barang-barang kita.”

Editor : Eben E. Siadari

Comments

comments

Add Comment