Kematian dan kelaparan di Papua, bukti negara gagal

Ilustrasi orang asli Papua (OAP) - Jubi/Doc
Ilustrasi orang asli Papua (OAP) – Jubi/Doc

Paniai, Jubi – Tingginya angka kematian massal, krisis gizi serta wabah penyakit akibat kelaparan di Papua, dinilai menjadi bukti negara gagal melindungi rakyatnya di ujung timur.  Hal itu tak hanya salah Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Papua dan Pemerintah daerah setempat, namun negara ikut bertangung jawab terkait kondisi yang ada.

“Kita jangan singgung Gubernur dan Bupati orang asli Papua gagal membangun manusia asli Papua. Sebàb  pelaksanaan pembangunan dan pengelolahan keuangan Pemda Papua sudah diatur dalam UU RI,” ujar aktivis Hak Azasi Manusia (HAM)  wilayah Meepago, Papua, Yones Douw.

Ia menjelaskan para kepala daerah di Papua, baik Bupati, Wali Kota dan Gubernur harus menjalani undang-undang negara yang kadang tak sesuai dengan kondisi masyarakat Papua. “Tetapi jika pejabat yang melaksanakan pembangunan di luar undang undang, dengan mudah dituduh korupsi karena melanggar aturan yang tak sesuai dengan kondisi rakyat Papua,” kata Douw, menambahkan.

Douw menyebutkan pejabat Papua sulit menjalankan aturan Jakarta yang tidak seusai dengan realitas  di Papua. Pernyataan yang ia sampaikan itu bukan membela Gubernur dan para Bupati, namun fakta itu berdasarkan kajian selama ini.

Ketua DewDan Adat Wilayah (DAW) Meepago, Oktovianus Pekei, mengatakan semua pihak di Papua harus paham tingginya angka  kematian dan gizi buruk di atas tanah papua yang kaya raya merupakan bukti pembunuhan sistematis oleh Jakarta.

“Negara dan pemerintah Indonesia gagal membangun semua sisi di tanah Papua,” kata Pekei.

Ia menyebutkan negara hanya membuat aturan dan mengatur keuangan serta pelaksanaan pembangunan. “Orang Papua menjadi obyek semata,” katanya. (*)

Comments

comments

Add Comment