Jhon Y. Kwano: Suku/ Ras Tetap Menjadi Kunci Pemenang dalam Pemilu NKRI dan di Tanah Papua

Moh. Jusuf Kalla: Suku dan Presiden NKRI

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melontarkan kelakar segar tentang suku bangsa yang bisa menjadi Presiden Indonesia. Menurut JK, butuh 100 tahun orang luar Jawa bisa jadi Presiden Indonesia. Tentu yang dimaksud Presiden hasil pemilihan yang demokratis, bukan dalam situasi darurat.

Presiden Indonesia harus beretnis Jawa. Entah siapa yang mengharuskan karena hal itu tidak ada dalam konstitusi kita. Syarat utama menjadi Presiden Indonesia hanya berstatus warga negara Indonesia (WNI). Selain usia, kesehatan dan pendidikan, tidak ada aturan mengenai suku, agama maupun gender. <https://www.kompasiana.com>

Penulis artikel ini mengatakan apa yang dikatakan JK ini sebuah “kelakar”. Kemungkinan besar penulisnya orang Jawa.  Akan tetapi kita harus akui bahwa apa yang dikatanan JK BUKAN KELAKAR, tetapi sangat rasional, realistis dan dapat diterima akal sehat politik di Indonesia.

Masalahnya tidak berarti semua orang Indonesia suku-is atauu berpikiran sempit. Ini bukan masalah pandangan politik, agama, afiliasi, atau ke-suku-an, tetapi ini realitas psikologis sosial masyarakat di dunia ketiga. Di mana-mana: Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin, Melanesia, persoalan “asal-usul” secara etnis dan ras merupakan faktor penentu utama dalam melakukan pemilihan.

Sekali lagi, ini bukan persoalan ke-suku-an atau pemikiran kolot, tetapi ini adalah sebuah politihan politik ketika seseorang individu diberikan hak penuh untuk menentukan pilihannya secara langsung, bebas dan rahasia, tanpa dilihat dan dikomentari oleh siapa-siapa. Ini sangat hewani, sangat manusiawi. Manusia ialah makhluk sosial, oleh karena itu dalam melakukan pemilihan-pemilihan secara alamiah, tidak usah secara politik dulu, pasti seorang manusia akan memilih siapa yang ia “kenal” secara sosial atau siapa yang paling mirip dengan dirinya, siapa yang paling mengenal dirinya “secara sosial”.

Pasti semua orang Jawa akan menyangkal mereka memilih karena suku Jawa. Tetapi itu kalau kita tanyakan kepada “otak”. Kita tidak bicara tentang “otak” di sini. Tetapi kita bicara tentang “perasaan” (Feeling). Perasaan nyaman, perasaan suka, perasaan sama, perasaan menjadi bagian dari, perasaan se-sama.

Walaupun Amerika Serikat misalnya kita kenal sebagai negara demokrastis yang setelah ratusan tahun akhirnya bisa memilih Barak Hussein Obama sebagai Presiden mereka, kita harus sadar bahwa yang bermain di sana adalah “perasaan” juga, bukan rasionalitas politik. Itulah sebabnya peran “iklan politik” yang memanfaatkan “trending topics” serta isu-isu “fashionable” yang dikemas dalam pesan-pesan politik menjadi “pemersatu” yang mengamankan “rasa aman”, rasa se-sama di antara para pemilih di Dunia Barat. Hal ini terjadi karena perasaam se-sama di satu sisi secara ras/ biologis sudah tidak ter-rekayasa-kan (engineered) sehingga tali hubungan sosial ras/ suku sudah tidak berfungsi secara optimal. Dalam kondisi seperti ini memang sang calon harus “menciptakan” sesuatu isu yang trendy dan fashionable sehingga sang calon menjadi sebuah “jualan politik”, sebagaimana “political celebrity” yang dijual kepada publik untuk menjatuhkan pilihan.

Walaupun begitu, kita harus akui, bahwa yang dilakukan di sini ialah memberitahukan kepada para pemilih bahwa “saya adalah se-sama Anda”, sehingga pada saat ada di bilik suara, sang pemilih merasa sang calon sebagai “se-sama-nya”.

Di Indonesia kita tidak butuh pencitraan dan dogma dan teori muluk-muluk untuk meyakinkan para calon pemilih menjadi se-sasama kita. Kita sudah punya akar bangunan sosial sangat kokoh-kuat beroperasi jutaan tahun lamanya bernama “suku” dan “ras”.

Dalam kampanye di Indonesia memang tidak ada yang berani blak-blakan bicara ras dan suku, karena itu mengganggu kesatuan NKRI. Akan tetapi kita semua setuju sama seperti Jusuf Kalla, bahwa maslaah suku dan ras merupakan penentu utama dan pertama dari siapa yang pasti menjadi Presiden di Indonesia.

Soal psikologi pemilih di Indonesia dan di Tanah Papua, dalam konteks Melayu dan Melanesia, saya harus akui tidak ditentukan oleh dogma politik, apalagi kampanye dan janji-janji politik. Buktinya banyak janji kampanye Soekarno, Soeharto, SBY, dan Jokowi yang tidak dipenuhi, tetapi tetap saja dipilih, dan dipilih. Buktinya banyak sekali retorika politik yang disodorkan Capres Jokowi lebih tidak jelas dan lebih lemah daripada sikap dan program Prabowo Subianto, tetapi mayorita penduduk NKRI memilih Jokowi. Buktinya Ahok yang telah berbuat banyak untuk Jakarta malah dibenci dan disalibkan di pagi hari. Dan masih banyak lagi.

Jusuf Kalla itu politisi kawakan NKRI. Tetapi JK juga seorang yang rasional, tidak ambisius tetapi realistis. Dengan mengatakan orang non-Jawa tidak bisa dipilih bukan berarti mengalahkan NKRI. Ia menerima realitas sosial-politik, psikologi sosial masyarakat Indonesia. Itu bukan kelakar.

Jhon Kwano: Kesukuan dan Pilkada di Tanah Papua

Megawati Soekarnoputri umumkan 4 cagub provinsi di DPP PDIP. (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)
Megawati Soekarnoputri umumkan 4 cagub provinsi di DPP PDIP. (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)

Kalau demokrasi artinya “pemenangnya ialah yang mayoritas”, maka seharusnya kita semua tidak usah bersandiwara dan tidak usah mengeluarkan banyak uang, tenaga dan waktu untuk berkampanye ini dan itu. Kita harus berpikiran Kalla-Papua, yaitu realistis dan rasional dengan peta sosial-politik Tanah Papua. Ada dua peta yang jelas di Tanah Papua: a, peta gunung-pantai, dan kedua, peta Islam-Kristen. Tetapi di dalam peta ini ada juga peta baru yang muncul saat ini, yaitu peta Lani Barat – Lani Lembah, dan peta Yali-Lani.

Secara wilayah adat, kita berbicara dengan jelas melihat di Provinsi Papua La-Pago berpotensi terpecah-belah, sementara di Provinsi Papua Barat, Domberai yang punya potensi terpecah-belah. Suku terbesar ras Melanesia: Suku Lani mencalonkan Lukas Enembe – Klemen Tinal, dan suku terbesar kedua ras Melanesia: Mee mencalonkan Lukas Enembe – Klemen Tinal. Sedangkan suku-suku yang lebih kecil dari kedua suku ini mencalonkan Wempi Wetipo – Habel Suwae dan Ones Pahabol – Petrus Mambay.

Di luar daripada peta Melanesia, kita tahu NKRI (ras Melayu) menjagokan Wetipo – Suwae, karena mereka merasa lebih aman hidup di Tanah Papua kalau Enembe – Tinal tidak memimpin Provinsi Papua.

Berdasarkan peta ini, dikaitkan dengan rasionalisasi dan sikap realistis Jusuf Kalla di atas, maka saya mau katakan dua hal. Pertama, kalau semua orang Indonesia (Melayu) mencalonkan dan memilih Wetipo-Suwae, maka pemenang Pilkada di Tanah Papua untuk Provinsi Papua jelas jatuh ke tangan mereka. Akan tetapi jikalau masih ada orang Indonesia (Melayu) memilih Enembe – Tinal, maka pemenangnya yang realistis ialah Lukas Enembe – Klemen Tinal.

Sudah dikenal di seluruh Melanesia ada istilah “Wantok System”, atau dalam versi Melayu kita sebut “kesukuan” tidak dapat dihapus begitu saja hanya gara-gara Pilkada, partai politik, program pembangunan, agama dan afiliasi-afiliasi lainnya. Selama ras dan suku masih ada, selama ras dan suku itu masih hidup di tanah leluhur mereka, maka ras dan suku itu selalu secara tak sadar, secara non-rasional, recara psikologis, akan cenderung memilih calon-calon yang se-sama ras atau suku mereka sendiri.

Lantas pertanyaannya: Apa manfaat Kampanye Politik?

Lukas Enembe - Klemen Tinal
Lukas Enembe – Klemen Tinal

Pasti para pakar politik di Jakarta akan bilang sampai hari ini belum ada partai politik berbaasis ideologi. Kalau begitu, apalagi calon dari partai politik yang puny ideologi dan platform politik yang jelas? Tentu saja Nol.

Kalau begitu apa manfaatnya kampanye politik?

Kalau menurut saya, kampanye politik di dalma NKRI dan di dalam negara-negara non-barat di seluruh dunia terutama diperuntukkan bagi para pengusaha agar supaya mereka dapat menanamkan modalnya dan kemudian modal ditambah bunga sekian-ratus kali-lipat dikembalikan setelah calon mereka terpilih.

Kita harus jujur dan realistis juga bahwa para donatur kampanye politik, yang biasa kita sebut “sponsor”, yang merupakan para pengusaha menggunakan naluri bisnis mereka. Mereka hanya melakukan extensi kegiatan bisnis mereka dan terjun ke dalam politik bisnis. Di sana mereaka masih berbisnis, menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dari sisi bisnis tidak ada masalah, malahan sangat menggiurkan. Tetapi dari sisi politik hal ini sebenarnya menggantung nasib rakyat yang memilih, yang berharap setelah mereka terpilih bisa memenuhi janji mereka.

Tidak disadari bahwa janji-janji politik di panggung politik itu bersifat tidak mengingat, tidak mengancam dan tidak mematikan. Sementara pesan-pesan sponsor di balik panggung bersifat mengingat, mengancam dan mematikan.

Jadi, kampanye yang terjadi di negara-negara dunia ketiga dan dunia keempat di seluruh dunia merupakan sebuah bisnis murni, terjadi karena ada bisnis dalam politik, ada pengusaha menanamkan modalnya, ada pengusaha bertarung di balik layar, ada sponsor yang mengikat dan kemudian akan mengancam.

Tanpa kampanye Pilkada/ Pemilu maka tidak ada yang didapat para pengusaha. Maka semua uang akan digunakan untuk kepentingan orang-orang yang memilih mereka. Rakyat yang memilih tidak berdagang di sini, mereka hanya berharap mudah-mudahan ada kebijakan yang berpihak kepada mereka. Jadi tidak ada ikatan yang memaksa. Sementara pengusaha punya naluri bisnis, bisa berhitung dengan pasti berapa bisa dikeluarkan dan berapa bisa didapat dalam waktu berapa lama. Dengan naluri bisnis itu, maka diciptakan suasana tegang, bermusuhan, berlawanan, bertarung.

Semua kegiatan pesta-pora, demonstrasi, unjuk kekuatan, kampanye terjadi dalam rangka Pilkada/ Pemilu di dunia ketiga bukan semata-mata untuk mempengaruhi calon pemilih, tetapi bertujuan utama untuk menunjukkan kehebatan para pengusaha yang menjadi sponsor si calon. Mereka ada di balik layar dan berpesta-pora saling mengejek, saling meremehkan dan saling memuji satu sama lain. Politisi dan politikus di pentas politik, berbicara di panggung politik adalah aktornya, sedangkan sutradaranya santai di balik layar.

Yang paling stress dan yang mati banyak kalau para calon tidak menang bukanlah para calon, tetapi para sponsor. Banyak dari meraka gugat-cerai, masuk rumah sakit, bahkan meninggal dunia karena gagal mendapatkan modal dan keuntungan dari apa yang dikeluarkan dalam Pemilu/ Pilkada. Maka itu kita menjawab pertanyaan di atas, bahwa manfaat kampanye politik di Tanah Papua bermotif ekonomi, politik bisnis. Yang diuntungkan para sponsor, bukan para pemilih, bukan juga para calon: dua-duanya korban sang sponsor.

Tiga Realitas dalam Satu Pilkada

Dalam Pilkada di Tanah Papua, memang menjadi hal yang normal di dunia ketiga bahwa para pengusaha dan penguasa memperebutkan para calon. Mereka boleh mengeluarkan uang, tenaga dan waktu mereka untuk memenangkan masing-masing calon. Akan tetapi kita orang Papua sebagai calon pemilih dan orang Papua sebagai calon pejabat harus memahami dan menerima tiga realitas yang penting buat kita. Yang pertama, realitas sosial-budaya Orang Papua, kedua realitas sosial-budaya Melanesia – Melayu dan ketiga realitas politik bisnis dalam NKRI.

Secara sosial-budaya Papua dan dikaitkan langsung dengan teori demokrasi modern, pemenangnya ialah seperti kata Jusuf Kalla, yaitu mayoritas penduduk dari suku-suku yang ada di Tanah Papua, yang turut memilih.

Tetapi secara sosial-budaya Papua di dalam NKRI, maka kita diperhadapkan dengan mayoritas ras Melayu sebagai peserta Pilkada di Provinsi Papua. Maka ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama, kalau semua orang pendatang (Amberi) memilih salah satu calon, maka calon itulah yang akan menang. Tetapi kalau kaum Amberi di Tanah Papua terbelah dua, ada yang memilih A dan ada yang memilih B, maka calon yang puny basis sosial-budaya Papua yang mayoritas-lah yang pasti menang.

Di Tanah Papua ada dua perusahaan raksasa bernama Freeport McMoran Copper & Gold Inc, dan the British Petroleum PLC, dua perusahan berplat merah dari Amerika Serikat dan Inggris Raya yang beroperasi di Tanah Papua, ditambah banyak perusahaan lain di Tanah Papua. Di samping itu banyak pula pengusaha proyek pemerintah, pengusaha titipan agen dan titipan pemerintah, titipan elite dan titipan kelompok yang ramai bermain di air keruh Pilkada.

Mengingat NKRI masih diperintah oleh kepentingan asing, boleh dengan sedih saya mau katakan, masih dijajah dalam banyak aspek kehidupan, maka pesan-pesan sponsor NKRI dengan icon Freeport dan BP menjadi pemegang Kartu Joker. Oleh karena itu saya tahu para calon juga bermain di antara paling itdak tiga kepentingan ini.

Jelas sudah, di sini Partai Politik tidak ada gunanya, agama tidak menjadi fokus utama, kepentingan rakyat dihapus dari ingatan. Ini realitas. Ini rasional. Ini realistis, untuk konteks NKRI hari ini. Kita harus berpikir waras, sama seperti Jusuf Kalla, dan berbicara serta bertindak proporsional, terukur, terhormat dan bermartabat, menang jadi terhormat, kalah dengan bermartabat.

Catatan untuk kita hari ini ialah bahwa penguasa NKRI mencalonkan Wetipo – Suwae, sedangkan penguasa Tanah Papua mencalonkan Enembe – Tinal. Maka yang terjadi kelihatannya seperti Melayu vs Melanesia. Padahal sesungguhnya tidak! Yang bermain justru para pengusaha pendukung kedua calon. Oleh karena itu, saya harap para pendukung Papua Merdeka jangan identikkan Enembe – Tinal dengan Papua Merdeka. Jangan juga memandang Wetipo-Suwae dengan Merah-Putih. Kedua pasangan harus kita lihat sebagai sama-sama orang Papua, sama-sama ber-ras Melanesia, yang saat ini dicalonkan oleh dua kepentingan yang seolah-olah saling beradu, padahal sebenarnya tidak.

Kemenangan tergantung kepada dua hal: kekuasaan atau kekuatan, kekuasaan oleh uang dan jabatan atau kekuatan oleh rakyat mayoritas di Tanah Papua.

Pertanyaan buat saya yang masih menggantung, walaupun pilkada demi pilkada berlalu, ialah:

  • Mungkinkan orang Papua ras Melayu menjadi Presiden NKRI 200 tahun ke depan, kalau orang Makassar bilang masih harus tunggu 100 tahun untuk menjadi presiden NKRI?

Comments

comments

Add Comment