Ditanya warga terkait pansus Tembagapura, Legislator: Kami malu

Sekretaris Komisi I DPRP, Mathea Mamoyao (kanan) dan Laurenzus Kadepa (kiri), bersama dua anggota Komisi I DPRP– Jubi/Arjuna

Sekretaris Komisi I DPRP, Mathea Mamoyao (kanan) dan Laurenzus Kadepa (kiri), bersama dua anggota Komisi I DPRP– Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Legislator Papua dari daerah pemilihan (dapil) III di antaranya Kabupaten Mimika, Mathea Mamoyao, mengatakan malu dan tak tahu harus menjawab apa ketika masyarakat menanyakan kelanjutan pansus Tembagapura, setiap ia melakukan kunjungan kerja ke dapilnya.

Katanya, ketika ia ke Mimika pasca-tertembaknya Mama Imakulata Emakeparo (55) beberapa pekan lalu, warga bertanya kepadanya kelanjutan pansus Tembagapura yang dibentuk DPR Papua, November 2017.

“Saya jawab, memang benar ada pembentukan pasus Tembagapura. Kami masih melihat apa saja yang akan dikerjakan pansus nantinya. Saya tidak dapat berbicara banyak, karena ini kebijakan pimpinan lembaga,” kata Sekretaris Komisi I DPR Papua itu, Selasa (13/02/2018).

Menurutnya, DPR Papua membentuk pansus Tembagapura untuk menangani masyarakat yang direlokasi dari area penambangan PT Freeport Indonesia November 2017, pasca-serangkaian insiden penembakan di wilayah itu.

“Hingga kini masyarakat yang direlokasi, merasa tidak nyaman. Tidak mendapat bantuan maksimal. Pansus ini sudah dibentuk, dan setiap fraksi sudah mendistribuskan anggotanya ke pansus, tapi saya belum tahu apa alasannya sehingga belum bekerja,” ujarnya.

Ia mengatakan, mestinya alasan pansus Tembagapura belum bekerja, mestinya disampaikan kepada anggota dewan, supaya ketika masyarakat bertanya, pihaknya dapat memberikan jawaban.

“Pansus Tembagapura juga penting, bahkan lebih penting dari pansus pilgub, yang kita bisa lihat sendiri dalam bekerja nuansa politiknya kental,” ucapnya.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi I DPR Papua dari dapil III, Laurenzus Kadepa. Ia mempertanyakan mengapa pansus pilgub dapat bekerja dan pansus Tembagapura tidak.

“Pansus ini sama pentingnya. Pansus Tembagapura lebih penting karena di sana terkesan ada skenario kepentingan yang mengorbankan masyarakat,” kata Kadepa.

Masyarakat yang direlokasi dari area penambangan PT Freeport Indonesia lanjut dia, anak mereka tidak hanya korban dalam hal pendidikan dan kesehatan, mereka juga harus meninggalkan kampung yang sudah dihuni sejak zama nenek moyangnya. Sebelum agama, pemerintah dan PT Freeport masuk ke wilayah itu.

Menanggapi itu, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, pansus Tembagapura belum bekerja karena kini pihaknya fokus pada tahapan pilgub yang kini melibatkan pansus pilgub DPRP.

“Ini pilgub banyak masalah dan tahapan ini lima bulan. Kami selesaikan satu-satu. Tidak bisa jalan bersamaan,” kata Wonda. (*)

Comments

comments

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment