Syarat Utama Ketua MRP Papua Barat Harus Dukung Referendum

Elimas Bosawer, S.PAK

Elimas Bosawer, S.PAK

MANOKWARI –  wartaekspres.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) di Papua dan Papua Barat merupakan satu kesatuan kelembagaan masyarakat asli Papua yang lahir dari berbagai latar belakang alasan historis dan culture. Oleh sebab itu, MRP Papua Barat harus memiliki kesatuan ide dan agenda dalam berbagai bidang, secara khusus mendukung Otonomi Plus dan Referendum Papua. Hal ini dikatakan anggota MRP Papua Barat Utusan GKI Di Tanah Papua Elimas Bosawer, S.PAK, Jumat (19-01-2017).

Elimas Bosawer yang juga pengamat sosial budaya dan politik Tanah Papua mengatakan, MRP bukanlah tempat buangan untuk mencari nafkah setelah gagal maju sebagai Legislatif maupun memasuki usia pensiun. Hal ini ditujukan Elimas kepada setiap anggota MRP di Papua Barat untuk melaksanakan Amanat Rakyat Papua sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana latar belakang lahirnya MRP dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua).

Setiap anggota MRP harus mengetahui sejarah lahirnya MRP dan Otonomi Khusus Papua, karena kita semua lahir dari moyang yang sama yakni Pergerakan 1 Desember dan Penentuan Pendapat Rakyat, sedangkan orang tua kita adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Untuk itu, setiap pimpinan MRP harus mengerti dan memahami hal ini dengan baik, ujar Elbos nama popular Elimas Bosawer.

Elimas yang juga Direktur LSM Yapalvo, telah banyak memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua, baik Hak Azasi Manusia, Demokrasi, Lingkungan Hidup dan Adat, memandang MRP dan MRPB adalah satu sebagaimana tertera dalam nama GKI Papua Di Tanah Papua.

Tanah Papua meliputi Papua dan Papua Barat, sehingga agenda MRP juga harus sama seperti agenda MRP Papua yang mengusung dua agenda utama yakni mendukung Otonomi Plus dan Referendum.

MRP Papua Barat masih dalam proses pemilihan Ketua Definitif, akan dilakukan pemilihan dalam waktu dekat. Untuk itu, setiap Calon Ketua MRP harus mengetahui latar belakang lahirnya lembaga kultural ini, serta mempunyai misi membangun MRP, namun juga harus mengetahui Empat Pilar Kebangsaan, yang jika dikelompok menjadi dua agenda utama yakni Otsus Plus dan Referendum.

Otonomi Plus merupakan kelanjutan dari Otonomi Khusus yang hanya tersisa lima tahun untuk membicarakan Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Referendum, berbicara penentuan nasib sendiri Papua. Di Papua masyarakat terpolarisasi ke dalam kedua kelompok itu, sehingga yang akan menjadi Ketua MRP haruslah memenuhi kedua syarat utama yakni Mendukung Otonomi Plus dan Referendum.

Ditanyakan kenapa setiap calon Ketua MRPB harus mendukung Referendum, sementara hal itu bertentangan dengan Merah Putih.

Secara diplomatis Elbos menjelaskan dengan menyalahkan Jakarta. Pembangunan di Tanah Papua hingga hari ini gagal, karena Negara Indonesia seakan-akan lupa dan Jakarta mengatur Papua semaunya tanpa melihat akar sejarah.

Sejarah yang dimaksud Elimas adalah perjuangan orang Papua untuk maju dalam sumber daya manusia untuk memperoleh kesejahteraan, tetapi kebijakan Jakarta tidak pernah melihat latar belakang sejarah Papua terutama sejak era penginjilan tahun 1885 hingga berdirinya GKI Di Tanah Papua 1966, yang telah memberi andil besar dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya negara dalam segala bidang.

Negara Republik Indonesia mempunyai Empat Pilar Kebangsaan, sehingga empat pilar ini menjadi kekuatan yang tidak perlu diragukan untuk membangun Tanah Papua. Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika merupakan kekuatan Negara yang mampu dan dapat dipergunakan untuk membangun Papua dengan dikawinkan dengan latar belakang sejarah Papua hingga berintegrasi.

Jakarta harus mampu membangun Papua dengan melihat latar belakang sejarah Papua hingga adanya Otonomi Khusus dan Empat Pilar Kebangsaan tersebut. Jangan membangun semaunya, termasuk Aparat Sipil Negara (ASN) di Tanah Papua yang juga menikmati Otsus namun lupa dengan latar belakang lahirnya Otonomi Khusus hari ini.

Agar semua program dapat terintegrasi untuk membangun Tanah Papua dan memperjuangkan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua, MRP dan MRPB harus ada kolaborasi dan sinkronisasi. Untuk dapat berkolaborasi dan agenda yang singkron maka kedua MRP harus bertemu dan duduk sama-sama. “Untuk itu, bagi Calon Ketua MRP Papua Barat harus memnuhi persyaratan utama mendukung Otsus Plus dan Referendum terlebih dahulu,” tegas Elbos. (Kores/Redaksi)

Comments

comments

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment