Wawancara Damien Kingsbury yang Dituduh Provokasi Papua Merdeka

Damien Kingsbury (Foto: dok pribadi/satuharapan.com)
Damien Kingsbury (Foto: dok pribadi/satuharapan.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Nama Damien Kingsbury, akademisi Australia yang terkenal di Indonesia dimasa konflik Timor Leste dan Aceh, dalam dua hari ini mendadak jadi pembicaraan. Hal itu dipicu oleh tuduhan Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, yang menduga Kingsbury terlibat  dalam gejolak yang terjadi di Papua.

Kiki mencurigai keterlibatan profesor bidang Politik Internasional pada Deakin University, Melbourne, Australia itu, saat dirinya menghadiri konferensi di Australia tentang penugasan Interfet di Timor Timur pada September 2014.

Menurut Kiki yang berbicara ,kepada sejumlah wartawan di kantor PPAD di Jakarta pada hari Jumat (15/12), dalam konferensi itu Kingsbury menyatakan telah memiliki dokumen kebijakan Presiden Joko Widodo tentang Papua. Namun, menurut Kiki, Kingsbury tidak bersedia menunjukkannya ketika diminta.

Kiki mengatakan Damien adalah penasihat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada perundingan Helsinki, Aceh, dan ia juga  menjadi penasihat pro kemerdekaan Timor Timur. Di mata Kiki, Kingsbury menjadi tokoh sentral lepasnya Timor Timur  dari Indonesia.

Kini Kiki menduga Kingsbury adalah tokoh sentral yang ada di balik gejolak Papua. “Jika Papua berhasil dimerdekakan, nanti yang selanjutnya adalah Aceh dan daerah-daerah lain, ini yang perlu diwaspadai,” kata Kiki.

Tuduhan tersebut segera menjadi berita yang luas, disiarkan oleh berbagai media. Nama Damien Kingsbury menjadi perbincangan bahkan dianggap sebagai tokoh berbahaya.  Padahal, tuduhan semacam ini sebetulnya bukan hal baru. Sri Bintang Pamungkas, dalam sebuah wawancara dengan siagaindonesia.com  tiga tahun lalu pernah mengungkapkan hal itu.

“Sebelum September 2014 di Australia beredar kabar, 18-19 Agustus ada konferensi di sana tentang Timtim. Konferensi International Force for East Timor. Yaitu tentara internasional untuk Timtim. Itu dibentuk paska referendum tahun 1998. Salah satu pimpinan dari konferensi itu namanya Damien Kingsbury mengatakan : ‘Saya sudah mendapatkan proposal referendum Papua yang dibuat oleh Mr Jokowi’…,” demikian Sri Bintang Pamungkas, dikutip dari siagaindonesia.com, Januari 2015.

Kendati tuduhan itu telah beredar, sesungguhnya kebenarannya patut diragukan bila menyimak berbagai tulisan Damien Kingsbury tentang Papua. Sebagai misal, dalam Crikey.com.au, direktur pada Masters of International and Community Development School of Humanities and Social Sciences Deakin University, Melbourne, itu  dengan tegas menunjukkan perbedaan antara Papua dengan Timor Leste. Di tulisan tersebut ia bahkan menjelaskan perbedaan dukungan internasional kepada Timor Leste dan kepada Papua.

Itu sebabnya, untuk memastikan hal itu dan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya gagasan Kingsbury atas solusi konflik Papua, satuharapan.com mewawancarai Kingsbury secara tertulis lewat surat elektronik pada Sabtu (16/12). Klarifikasi yang dia berikan memang memastikan bahwa dirinya bukan seperti yang dituduhkan. Ia dengan tegas membantah bahwa ia berada di balik gejolak di Papua. Dari jawabannya, Kingsbury tampak sedikit kesal karena dirinya dijadikan ‘kambing hitam’ atas kegagalan para pejabat Indonesia sendiri.

“Saya menduga pejabat Indonesia memerlukan seseorang untuk disalahkan atas kegagalan mereka sendiri,” tulis Kingsbury.

Selengkapnya wawancara itu adalah sebagai berikut:

Satuharapan: Bagaimana masa depan Papua menurut Anda?

Damien Kingsbury: Papua diakui berdasarkan hukum internasional sebagai bagian dari Indonesia, kecuali jika ada krisis kemanusiaan yang mendalam yang memerlukan intervensi internasional — yang tidak saya harapkan — maka Papua akan tetap menjadi bagian dari Indonesia. Saya berharap, bagaimanapun, bahwa aspirasi masyarakat Melanesia di Papua untuk ‘perdamaian dan kebebasan’ (kata-kata mereka) dapat dipenuhi. Ini berarti demiliterisasi Papua, mengurangi jumlah polisi para-militer dan memenuhi lebih banyak kebutuhan dasar masyarakat asli, termasuk memberi mereka akses yang sungguh-sungguh untuk menentukan keadaan mereka sendiri.

Seorang purnawirawan jenderal Indonesia akhir pekan ini mengatakan bahwa Anda memiliki cetak biru Jokowi mengenai Papua. Apakah itu benar?

Saya tidak mengatakan bahwa saya memiliki cetak biru Jokowi untuk Papua. Saya (ketika itu) sama sekali tidak menyebut Jokowi, sepanjang yang bisa saya ingat. Jokowi bahkan bukan presiden pada saat konferensi itu. Pembicaraan saya di konferensi tersebut berfokus pada bagaimana Interfet menjadi cetak biru untuk paradigma Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang ‘Tanggung Jawab untuk Melindungi’. Mungkin Pak Kiki hanya setengah mendengarkan.

Apa saran Anda untuk memecahkan masalah Papua? dan apa pendapat Anda tentang peran United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam mewakili orang Papua?

ULMWP adalah badan perwakilan rakyat Papua dan para pemimpinnya harus diberi kesempatan untuk menegosiasikan penyelesaian permanen atas masalah Papua. Saya berharap itu mungkin untuk kepentingan rakyat Papua dan untuk Indonesia.

Apa pendapat Anda tentang perbedaan dan persamaan Papua dengan Aceh?

Itu adalah pertanyaan yang sangat besar, tapi jawaban singkatnya adalah:

Perbedaan: Papua tidak memiliki kesatuan representasi atau kekuatan militer yang sama seperti GAM, jadi lebih sulit bagi mereka untuk mewakili klaim mereka. Selain itu, orang Aceh adalah etnis Melayu dan banyak orang Indonesia merasa lebih dekat dengan orang Aceh; Orang Papua masih dianggap oleh banyak orang Indonesia sebagai ‘berbeda’, yang membuat dialog lebih sulit.

Persamaan: Baik Aceh dan Papua diakui berdasarkan hukum internasional sebagai bagian dari Indonesia. Timor-Leste tidak pernah diakui sebagai bagian dari Indonesia berdasarkan hukum internasional. Perjuangan Aceh diselesaikan melalui kompromi yang baik, yang menguntungkan Aceh dan Indonesia; Saya percaya bahwa sejenis kompromi serupa juga bisa mengakhiri masalah di Papua, jika Presiden memiliki cukup komitmen terhadap tugas tersebut, jika Jusuf Kalla dapat mengarahkan Indonesia menyelesaikan prosesnya, dan jika TNI dapat tetap terkendali.

Saya sangat berharap Indonesia bisa belajar menjadi negara yang benar-benar damai dengan dirinya sendiri. Saya tidak ingin memprovokasi kekerasan karena saya telah melihat konsekuensinya – tidak ada yang menang. Suatu penyelesaian yang damai sangat mungkin dilakukan, namun kedua belah pihak harus sama-sama menginginkan hal itu tercapai. Selebihnya, selanjutnya tentang detailnya.

Editor : Eben E. Siadari

Add Comment