Akademisi Australia Diduga Terlibat Gejolak Papua

Dias Saraswati , CNN Indonesia | Jumat, 15/12/2017 18:46 WIB

Home Nasional Berita Hukum Kriminal Akademisi Australia Diduga Terlibat Gejolak Papua Dias Saraswati , CNN Indonesia | Jumat, 15/12/2017 18:46 WIB Bagikan :      Akademisi Australia Diduga Terlibat Gejolak Papua Ketua PPAD Kiki Syahnakri meminta pemerintah segera bertindak tegas atas intervensi asing terhadap persoalan Papua. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)
Home Nasional Berita Hukum Kriminal
Akademisi Australia Diduga Terlibat Gejolak Papua
Dias Saraswati , CNN Indonesia | Jumat, 15/12/2017 18:46 WIB
Bagikan :
Akademisi Australia Diduga Terlibat Gejolak Papua Ketua PPAD Kiki Syahnakri meminta pemerintah segera bertindak tegas atas intervensi asing terhadap persoalan Papua. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menduga ada keterlibatan akademisi asal Australia bernama Damien Kingsbury dalam gejolak yang terjadi di Papua.

Kiki mengatakan Kingsbury adalah akademisi Australia yang menjadi penasihat pro kemerdekaan Timor Timur yang kini bernama Timor Leste. Damien juga menjadi tokoh sentral lepasnya Timor Timur dari Indonesia.

Dugaan Kiki soal keterlibatan Kingsbury dalam masalah Papua dimulai saat dirinya menghadiri konferensi di Australia tentang penugasan Interfet di Timor Timur pada September 2014 silam.

Dalam konferensi itu, kata Kiki, Kingsbury menyatakan telah memiliki dokumen kebijakan Presiden Joko Widodo tentang Papua. Namun, ketika Kiki meminta akademikus itu untuk menunjukkan kebijakan Jokowi tentang Papua yang dimilikinya tersebut, Kingsbury tidak bisa menunjukkannya.

Dia beralasan tidak membawa dokumen tersebut.

“Ini sungguh aneh dan bisa mengganggu hubungan Indonesia dan Australia,” kata Kiki di Gedung PPAD, Jumat (15/12).

“Belajar dari pengalaman, tokoh sentral yang ada di balik ini adalah Prof Damien Kingsbury, jika Papua berhasil dimerdekakan, nanti yang selanjutnya adalah Aceh dan daerah-daerah lain, ini yang perlu diwaspadai,” imbuhnya.

Kiki menuturkan persoalan di Papua tidak bisa dilepaskan dari campur tangan pihak asing.

Selain dugaan intervensi warga negara Australia, Kiki juga menduga ada intervensi dari Amerika Serikat melalui Freeport.

Intervensi lain di Papua, kata Kiki, adalah tindakan 20 orang uskup dari Papua Nugini dan Kepulauan Salomon yang mengunjungi Papua untuk mengumpulkan informasi.

Kiki mengatakan, informasi yang dikumpulkan tersebut kemudian dibawa oleh Perdana Meneri Vanuatu, Charlos Salwai ke Paus Fransiskus dan Forum Kepulauan Pasifik pada November lalu.

“Ini terlihat cukup mengkhawatirkan saat ini, maka saya harapkan, pemerintah Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia betul-betul mewaspadai masalah Papua,” ujarnya.

Pemerintah harus segera mengambil tindakan atas intervensi pihak luar dalam persoalan Papua.

Kiki khawatir jika pemerintah tidak bersikap tegas, akan semakin banyak pihak asing mencampuri masalah Indonesia terutama Papua.

“Semua orang asing dan negara lain seakan-akan mempunyai hak untuk mengurusi atau mengintervensi Papua,” kata dia.

Di samping itu, Kiki juga mengimbau agar tidak lagi terjadi pelanggaran HAM di Papua. Sebab, lanjutnya, pelanggaran HAM sekecil apapun di Papua berpotensi dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengeksploitasi isu Papua.

CNNIndonesia.com sampai berita ini diturunkan belum mendapat respons dari pihak independen yang bisa mengklarifikasi dugaan dari PPAD.

Pendekatan Keamanan

Sebelumnya Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengatakan ada sejumlah hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua.

Pertama, kata Yati, adalah dengan meninjau ulang model pendekatan keamanan di Papua.

Menurutnya, model pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan menjadi salah satu faktor banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

“Sejauh mana pendekatan keamanan di Papua itu efektif untuk satu membuat Papua menjadi lebih damai,” kata Yati di kawasan Menteng, Minggu (10/12).

Kedua, dengan melakukan penegakan hukum di Papua untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tersebut. Sebab, Yati menyebut tingkat impunitas terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Papua sangat besar.

“Impunitas itu dalam artian ada masyarakat disiksa tapi proses hukumnya tidak jalan,” ujarnya.

(wis/gil)

Comments

comments

Add Comment