SK MRP tak kunjung terbit, disinyalir ada unsur politik

Ilustrasi Kantor MRP-Dok. Jubi
Ilustrasi Kantor MRP-Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR Papua, Decky Nawipa, menduga ada unsur politik, sehingga Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) tak kunjung menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan anggota terpilih Majelis Rakyat Papua (MRP) periode lima tahun mendatang.

Ia mengatakan, hasil seleksi calon MRP telah rampung, dan Pemprov Papua sudah merekomendasikan sejumlah nama calon terpilih. Namun hingga kini Kemendagri belum juga menerbitkan SK.

“Masyarakat Papua dari lima wilayah adat kini menunggu kapan anggota lembaga kultur orang asli Papua ini dilantik. Mereka ini keterwakilan adat, agama, dan perumpuan dari lima wilayah adat. Jangan sampai ada unsur politik dalam proses ini,” kata Decky kepada Jubi, Senin (2/10/2017).

Ia mengingatkan Pemprov Papua proaktif dalam hal ini, dan mendesak Kemendagri segera menerbitkan SK MRP. Jika tidak, dikhawatirkan, akan berdampak pada verifikasi keaslian calon gubernur dan wakil gubernur Papua nantinya.

“Memang dalam Undang-Undang Otsus, calon gubernur dan wakilnya harus orang asli Papua. Tapi yang melakukan verifikasi adalah MRP, dan legitimasinya oleh lembaga itu,” ujarnya.

Katanya, kalau sampai MRP belum dilantik dan tahapan pilgub 2018, sudah berlangsung, jangan sampai ini menjadi celah terhadap verifikasi keaslian bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

“MRP ini harus dilantik sebelum tahapan Pilgub Papua dimulai. Pemprov Papua harus mendorong percepatan pelantikan MRP ini,” katanya.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, mengatakan sejak tahun lalu, lembaga kultur orang asli Papua itu vakum. Namun hingga kini calon anggota MRP terpilih belum dilantik.

“Kementerian Dalam Negeri harus segera menyikapi ini. Jangan lagi melihat dari sisi politik. Jangan lagi melihat siapa orang-orang siapa setia pada NKRI, siapa tidak, dan lainnya,” kata Wonda. (*)

Comments

comments

Add Comment