NU dan ‘NKRI Harga Mati’

Bacaan : kompasiana.com

Hari-hari terakhir ini, ungkapan ‘NKRI Harga Mati’ semakin sering menghiasi jagat media massa dan media sosial.  Slogan ini seakan mekar di langit Indonesia sebagai sikap setia warga Indonesia untuk menjaga kedaulatan bangsa.  Aforisme ‘NKRI Harga Mati’ paling sering menjadi celetukan di kalangan warga Nahdiyin. Ansor dengan Bansernya sebagai salah satu organisasi sayap NU  dianggap menjadi benteng dari ekspresi tersebut. Konon adagium ‘NKRI Harga Mati’ ini, mulai terkenal saat ulama-ulama NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam Munas Alim Ulama di Situbondo pada tahun 1983.

Di tengah semangat mempertahankan NKRI sebagai bentuk final dari Negara Republik ini, khususnya dari kalangan NU, muncul pandangan yang sedikit ‘nyinyir’ atas pendirian tersebut.  Mereka menganggap sikap ini adalah bagian dari cara-cara untuk memberangus laku kritis dan tawaran-tawaran untuk menata bentuk negara kita menjadi lebih baik. Bahkan, tidak sedikit yang khawatir, sikap mempertahankan mati-matian NKRI, justru akan menjadi sarana membungkam gerakan politik identitas  yang bertujuan mendapatkan pengakuan (politic of recognition) dan perlakuan yang adil (politic of distribution ) dari beberapa kalangan.

Kekhawatiran bahwa ‘NKRI Harga Mati’ bisa menjadi alat persekusi  terhadap warga negara yang menentang  atau mengkritisi negara ada benarnya di satu sisi.  Dalam sejarah bangsa ini, slogan NKRI dan Pancasila memang pernah menjadi alat yang efektif untuk membungkam lawan-lawan politik pemerintah.  Rezim Orde Baru yang sudah terbenam itu, adalah contoh yang baik. Sebenarnyalah pada titi mangsa itu,  Pancasila dan NKRI sering kali menjadi alat persekusi terhadap pihak yang berseberangan dengan rezim militeristis tersebut.

Kita memang tidak boleh pikun sejarah, karenanya,  saya tidak pernah sepakat jika ‘NKRI Harga Mati’ tersebut meminjam istilah Baudrillard menjadi oppressed by  the code . Sekolompok warga negara tertindas dengan mantra ‘NKRI Harga Mati’.  Atau Dalam bahasa Foucault ;  “Technique and a body of knowledge that could project their schema over the social body”.

Tetapi apakah dengan demikian, NU dan organ-organnya yang mendentumkan istilah NKRI Harga Mati ini, telah menjadi bagian dari skema penaklukan Pemerintah  atas rakyatnya ?.

Dalam hal ini, ada baiknya kita balik sejenak ke belakang pada masa Orde Baru. Saat itu ulama-ulama NU, khususnya Gusdur justru menjadi pengkritik paling keras berkenaan penafsiran tunggal pemerintah atas Pancasila dan NKRI.  NU memang menerima NKRI dan Pancasila, tetapi tidak menghendaki kedua hal itu menjadi alat untuk menundukkan apalagi mempersekusi warga negara yang memiliki pandangan berbeda.

Lantas sekarang mengapa NKRI itu terlihat seperti mantra yang absolut di kalangan NU ?.  Seakan-akan NKRI dijadikan sesuatu yang tertutup dan tidak bisa ditawar-tawar. Bagi saya sikap ini muncul sebagai upaya NU dalam merespons situasi teranyar dari bangsa kita ini.

Pertama;  Pasca reformasi kita dihadapkan pada situasi yang pelik yaitu bangkitnya gerakan politik identitas. Gerakan ini digaungkan di daerah tertentu oleh beberapa kelompok.  Gerakan ini tidak sekedar sebuah perjuangan untuk memperoleh pengakuan (politic of recognition) dan keadilan dalam distribusi kekayaan bangsa kita (politic of distribution), tetapi juga telah mengarah pada gugatan mengenai bentuk negara-bangsa. NKRI digugat, nasionalisme di pertanyakan dan Pancasila disanggah.

Budi Hardiman dalam pengantar cukup panjang atas buku Kymlica edisi Indonesia; ‘Kewargaan Multikultural’ dengan hati-hati telah memberi peringatan. Fenomena politik identitas, demikian Hardiman,  bisa merangsang denyut demokrasi kita, tetapi sekaligus menerbitkan kecemasan, karena jika tidak dikelola dengan tepat, gerakan ini akan menjadi kekuatan sentrifugal.  Gerakan politik identitas, baik yang menggunakan etnis ataupun agama bisa memiuh menjadi separatis.

NU yang menyerukan NKRI Harga Mati adalah satu upaya menjaga keutuhan bangsa ini di tengah maraknya politik identitas tersebut. Tentu bukan maksudnya untuk menghalangi tuntutan kelompok atau etnis tertentu untuk mendapatkan keadilan. Tetapi di saat yang sama NU juga tidak menginginkan kejadian di Uni Soviet, Yugoslavia ataupun Rwanda yang pecah berkeping-keping setelah sebelumnya dilanda perang saudara, menimpa kita. Maka ungkapan NKRI Harga Mati, senyatanya adalah upaya NU untuk memagari gerakan politik identitas ini agar tidak melejit menjadi gerakan separatis yang akan mengoyak-ngoyak keutuhan bangsa.

Kedua; ‘NKRI Harga Mati’ adalah upaya melawan agenda-agenda terselubung yang berasal dari luar yang ingin menguasai negara kita.  Gerakan tersebut yang kemudian populer disebut dengan gerakan transnasional adalah satu pergerakan ideologi global yang melintasi batas-batas negara bangsa. Tujuannya bukan untuk kepentingan bangsa ini, tapi justru untuk kepentingan global. Pada ranah kebangsaan misalnya, ada upaya untuk mendesakkan Indonesia didasarkan pada paham keagamaan tertentu. Muncul tuntutan untuk mengubah konstitusi Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 dengan yang lain.  Gerakan ini menguntungkan bagi kelompok tertentu di tempat yang lain, namun belum tentu menguntungkan warga negara Indonesia sendiri.

Ketiga;  ‘NKRI Harga Mati’ adalah upaya untuk melawan invasi ekonomi dan politik yang berasal dari luar.   Sudah bukan rahasia lagi beberapa kelompok yang mengatas namakan organisasi agama di Indonesia sedang memperjuangkan bentuk negara yang berasal dari luar. Ide Khilafah Islamiyah misalnya adalah gagasan yang tidak terkait dengan kepentingan masyarakat muslim di Indonesia, tapi lebih merupakan agenda politik kelompok Islam tertentu yang justru berada di tempat yang lain.   Demikian halnya dengan gerakan separatis di beberapa daerah,   di luar tuntutan kedaulatan rakyat,  sesungguhnya juga banyak melibatkan kepentingan politik dan ekonomi negara lain yang menyusup dalam gerakan tersebut.

Walhasil, bagi saya, ‘NKRI Harga Mati’ hanyalah strategi yang sedang dijalankan NU dalam merespons situasi kebangsaan yang dihadapi Indonesia saat ini. Jika dikaitkan dengan kaidah al-ghayah wa al-wasail, maka ‘NKRI Harga Mati’ bukanlah al-ghayah(tujuan) namun hanya merupakan alwasail (strategi untuk mencapai tujuan).  Tujuan akhir dari NU terhadap negara kita ini tetap Negara yang mewujudkan keadilan (al-adl) dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat (al-maslahah), sementara NKRI Harga Mati dipandang sebagai strategi untuk mencapai hal tersebut di saat sekarang ini.

Jika NKRI Harga Mati hanya strategi, lantas kenapa ada kesan, NU telah menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang absolut dan esensial.  Dalam hal ini, saya percaya,  NU tengah memainkan apa yang disebut oleh Gayatri Spivak sebagai esensialisme strategis, yaitu sikap esensialisme sementara yang memang harus diterapkan justru untuk menggugat  esensialisme itu sendiri. Tanpa esensialisme sementara itu, akan sulit jika tidak ingin dikatakan mustahil untuk menggugat ketimpangan dalam hubungan  kekuasaan tertentu yang pertama-tama muncul justru karena sikap esensialisme itu sendiri. Esensialisme Khilafah Islamiyah misalnya tidak akan mungkin digugat tanpa adanya esensialisme (meski sementara) pada konsep NKRI itu.

Jadi, kawan… , tidak perlu khawatir !, di tangan NU, idiom ‘NKRI Harga Mati’ tidak akan berubah menjadi alat untuk memutlakkan kekuasaan tertentu. Sebaliknya Ia justru senjata yang sedang digunakan untuk bertahan dan sekaligus melawan penetrasi kekuasaan yang berasal dari luar.

Comments

comments

Add Comment