Ondoafi: sulit membuat Perda sagu

Ilustrasi Hutan Sagu - Dok. Jubi
Ilustrasi Hutan Sagu – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi Ondoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu, Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua, Orgenes Kaway menyatakan sulit menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jayapura No.3/2000 terkait pelestarian sagu.

Ia mengatakan, bicara hutan sagu, erat kaitannya dengan hak ulayat. Hak ulayat ini bukan milik pemerintah, tapi masyarakat adat. Baik per orangan maupun suku marga. Tidak mungkin membatasi pemilik ulayat terhadap tanah ulayatnya.

“Saya pikir, sulit membuat dan menerapkan Perda mengenai pelestarian sagu. Bagaimanapun, berbagai faktor menyebabkan masyarakat pemilik ulayat terkadang melepas hak ulayatnya. Misalnya faktor ekonomi dan terdesak kemajuan pembangunan,” kata Kaway pekan lalu.

Menurut legislator Papua dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, yang perlu dilakukan pemerintah, menumbuhkan kesadaran masyarakat pentingnya melestarikan hutan sagu. Mengajak masyarakat menjaga hutan sagu di area-area tertentu.

“Tapi pemerintah harus benar-benar menujukkan kepeduliannya terhadap pelestarian pohon sagu. Harus ada keseriusan. Kalau mau bikin program, jangan hanya satu dua bulan. Harus bekelanjutan. Apalagi namanya budidaya sagu, Harus rutin,” ujarnya.

Legislator Papua lainnya, Mustakim mengatakan, kini hutan sagu di Papua semakin berkurang luasanya. Tergerus pembangunan gedung, ruko, pemukiman warga hingga infrastruktur jalan.

“Setiap tahun pohon sagu terus tergerus. Sedang upaya mengganti pohon sagu yang hilang sangat minim. Pemerintah perlu menempatkan pohon sagu sebagai kearifan lokal di Papua,” kata Mustakim belum lama ini.

Menurutnya, masyarakat juga harus menyadari, sagu merupakan makanan pokok orang Papua sejak zaman nenek moyang. Sebelum orang Papua mengenal beras.

“Pemerintah perlu menggalakkan pengembangan industri pengolaan sagu dengan skala besar,” ujarnya. (*)

 

Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Add Comment