Pemilik hak ulayat persoalkan ganti rugi tanah lokasi transmigrasi

Category: Anim Ha, MADAT 5 0

Merauke, Jubi Masyarakat pemilik hak ulayat di lokasi transmigrasi di Kampung Rawa Sari, Padang Raharja serta Kampung Suka Maju kembali mempersoalkan penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah dari pemerintah. Karena sampai sekarang, belum ada tindaklanjut.

Hal itu disampaikan salah seorang pemilik hak ulayat, Paulus Samkakai kepada Jubi Selasa (21/3/2017). Dikatakan, pihaknya telah mengirim surat ke Komnas HAM Papua, terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah tersebut.

Sebagai tindaklanjutnya, kata Paulus, Komnas HAM mengirim surat balasan kepada Bupati Merauke pada tahun 2012 silam, sekaligus meminta penyelesaian.

Dalam surat Komnas HAM, jelas Paulus, agar Bupati Merauke menindaklanjuti dengan memberikan klarifikasi terhadap persoalan tanah yang ada.

Lebih lanjut Paulus mengatakan, setahun silam, dirinya bersama masyarakat melakukan aksi demonstrasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke dan meminta agar tanah milik masyarakat pribumi harus diselesaikan.

Hanya saja, jelas dia, sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya. “Saya tidak akan tinggal diam. Tetapi akan terus berjuang dan berusaha sampai bertemu Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya untuk membantu agar pemerintah dapat menyelesaikan tanah milik masyarakat di lokasi transmigrasi,” tegasnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken mengatakan, tidak salah jika masyarakat pemilik hak ulayat menuntut ganti rugi tanah yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak .

“Selain tanah di lokasi transmigrasi, juga tanah masyarakat Marind-Buti dalam kota yang sebagian besar belum ada pembayaran ganti rugi. Padahal, telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan,” tuturnya. (*)

Comments

comments

Related Articles

Add Comment