Emus Soal Depapre: Apa pun alasannya, hak masyarakat adat harus dipenuhi

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintah, Pertahanan, Hukum dan HAM, Emus Gwijangge menyatakan, apa pun alasannya, pembangunan jangan sampai mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Ia mengatakan, tak ada alasan tidak memenuhi apa yang menjadi hak masyarakat adat. Jika memang pemerintah atau investor harus membayar apa yang menjadi hak masyarakat adat, sebaiknya diselesaikan.

“Apa pun alasannya hak masyarakat adat harus dibayar. Harus diselesaikan secara serius. Namun masyarakat adat juga harus bersatu memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka, agar hak-hak mereka bisa direalisasikan,” kata Emus kepada Jubi, Senin (20/3/2017).

Komisi I DPR Papua kata Emus, ingin apa yang menjadi hak masyarakat adat di Papua diselesaikan pihak terkait. Bukan sebaliknya, berupaya menyingkirkan masyarakat adat.

“Keberadaan masyarakat adat diakui undang-undang. Generasi muda juga harus menjaga hak dan hukum adatnya,” ujarnya.

Namun kebanyakan terjadi selama ini di Papua kata dia, masyarakat pemilik ulayat tak mendapat haknya. Justru orang lain yang mengklaim apa yang menjadi haknya.

“Masyarakat yang punya tanah, tapi orang lain yang klaim. Semua ondoafi harus bersatu. Saling bahu membahu agar masalah selesai,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolli Wone mengatakan, selama ini pemerintah terkesan tidak peduli menyelesaikan hak-hak masyarakat adat.

“Harusnya tanyakan kepada masyarakat apa yang masyarakat inginkan. Tanpa pendekatan kepada masyarakat, tidak boleh pemerintah semena-mena,” kata Orwan. (*)

One thought on “Emus Soal Depapre: Apa pun alasannya, hak masyarakat adat harus dipenuhi

  1. Hak Asasi Masyarakat Adat (HAMADAT) dijamin UU Otsus No. 21/2001, mari kita pertahankan hak ulayat kita sehingga tidak dijarah habis atas nama pembangunan, atas nama agama, atas nama pemerintah, atas nama LSM, atas nama perusahaan, dan semua atas nama harus kita hentikan.

Add Comment