NKRI Harga Mati (1)

Syahmi, anak saya berusia 7 bulan. Sama seperti anak lain seusianya, jika perutnya terasa lapar, maka yang dia lakukan adalah menangis atau ‘ngadat’. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menenangkan dia selain mengikuti keinginannya. Syahmi harus diberikan makan pada saat itu juga. Tidak ada negosiasi atau tawar menawar apa pun. Pokoknya harus!

Seperti itulah kira-kira analogi saya mengenai frasa : NKRI adalah harga mati. Frasa yang seringkali diucapkan oleh kalangan militer atau kepolisian (aparatus negara). Dari kalangan prajurit sampai jenderal berbintang. Biasanya, ucapan seperti ini bertebaran di media setelah ada “kasus makar” atau persoalan-persoalan yang terkait perbatasan dengan negara tetangga.

Cara pandang negara mengenai “kasus makar”, memiliki kesamaan dengan Saya melihat Syahmi yang lapar tadi. Negara berprinsip, “NKRI adalah harga mati. Keluar dari NKRI berarti ‘mati’ ”. Bandingkan dengan “Syahmi menangis karena lapar. Syahmi harus diberi makan”.

Persamaannya adalah Pertama, memperlakukan sebagai anak kecil. Hal paling mendasar yang membedakan antara anak kecil dan dewasa adalah kemampuan untuk menentukan hidupnya sendiri. Syahmi belum mampu untuk bertindak melakukan sesuatu untuk mengatasi rasanya laparnya. Negara tidak memandang warga negaranya sebagai orang dewasa yang memiliki pilihan sadar. Beranggapan bahwa warga negara, tidak tahu apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri.

Kedua, tanpa kompromi. Memberikan Syahmi makan ketika menangis karena lapar. Negara juga tanpa kompromi mengatasi “makar”. Ekspresi ketidakpuasan warga negara terhadap negara, dijawab dengan represif oleh aparatus negara. Ditangkap dan dituduh melakukan tindakan makar. Represifitas ini tidak terlepas dari landasan berpikir “NKRI adalah harga mati”.

Negara seperti lupa, atau memang sengaja melupakan sejarah penting dalam proses bernegara. Lahirnya sebuah negara adalah adanya kesepakatan bersama diantara orang-orang (warga negara) untuk membentuk sebuah negara. Warga negara secara sukarela, tanpa paksaan, menyerahkan separuh kedaulatannya kepada negara. Memberikan mandat kepada negara untuk mengurus warganya.

Pendiri republik ini merumuskan mandat negara tersebut dalam Undang Undang Dasar 1945. Ada serentetan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi kepada warga negara oleh negara. Wajib memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Wajib memberi jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Wajib menegakkan hukum yang adil.

Ketika warga negara mempertanyakan ulang sekaligus menggugat kewajiban negara, dimanakah posisi “NKRI adalah harga mati”?

Sumber: https://cahasta.wordpress.com/

Add Comment