Pelanggaran HAM di Tanah Papua Harus Diselesaikan Secara Hukum, ‘Menjadi Agenda Presiden Baru’

DUNIA dan Indonesia sudah mengenal bahkan mengetahui bahwa Tanah Papua adalah salah satu wilayah konflik yang paling lama dan telah melahirkan banyak korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Semenjak “the Land of Paradise” (Tanah Surga) ini diintegrasikan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1963, bersamaan dengan itu derajat pelanggaran hak asasi manusia (human rights violance) meningkat dengan drastis hingga saat ini.

Hal itu jelas terungkap dan diangkat menjadi salah satu isu sentral yang digumuli dan dibahas secara luas, hingga diperdebatkan dalam forum demokratis rakyat Papua yang disebut sebagai Kongres Papua II pada tanggal 21 Mei hingga 4 Juni 2000 di Gelanggang Olahraga (GOR) Cenderawasih di Jayapura, Papua.

Di dalam Kongres itu, masalah hak asasi manusia yang disebut sebagai Hak-hak Dasar Rakyat Papua diangkat dan dibahas di dalam salah satu dari 4 (empat) komisi yang dibentuk, yaitu : Komisi Pelurusan Sejarah Papua, Komisi Agenda Politik, Komisi Konsolidasi Komponen dan Komisi Hak-hak Dasar Rakyat Papua.

Roh dari Manifesto Hak-hak Dasar Rakyat Papua inilah yang juga mengilhami para perancang dan pembentuk Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (baca : Tanah Papua) yang tergambar dalam bagian mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua dan hak asasi manusia.

Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Tanah Papua yang terjadi di masa lalu, misalnya di tahun 1963 hingga 1979, semestinya segera diselesaikan oleh Negara dengan dimulai dari investigasi awal yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

Penyelesaiannya harus dilakukan secara hukum dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan juga Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, khususnya berdasarkan amanat pasal 44 dan 45.

Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada, Yan Christian Warinussy, SH, turut meminta bahkan ikut mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera tanpa dalih apapun mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Tanah Papua itu secara hukum.

Dia menyebutkan, kasus-kasus seperti pembunuhan kilat, penahanan sewenang-wenang atas warga sipil di tanah Papua sebelum dan setelah pelaksanaan tindakan pilihan bebas (act of free choice) di luar proses hukum maupun kasus pemusnahan etnis yang menjurus kepada kejahatan genosida di kawasan pegunungan tengah Papua agar segera diinvestigasi dan dibuka kembali untuk diselesaikan berdasarkan standar hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang berlaku universal.

Termasuk di dalamnya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di sejumlah daerah sasaran operasi militer seperti perbatasan RI-Papua New Guinea, Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Oksibil, Sarmi dan Mamberamo Raya serta Kepulauan Yapen dan Biak maupun Manokwari dan Sorong.

Juga kasus penyerangan militer dan polisi terhadap warga sipil pada tanggal 6 Juni 1998 di Biak yang hingga kini belum diselesaikan secara hukum, padahal ratusan warga sipil diduga tewas dan atau hilang setelah peristiwa tersebut.

“Saya juga menghimbau rakyat Papua, khususnya Orang Asli Papua dari segenap lefel dan lapisan berdasarkan definisi pasal 1 huruf t Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua untuk senantiasa berjuang MELAWAN LUPA atas segenap tindakan Pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi atas dirinya, keluarganya, saudaranya, adik atau kakak bahkan anak dan orang tuanya yang dilakukan oleh Negara melalui anasir-anasir resmi seperti TNI atau POLRI,” ujar Yan Warinussy.

Mari kita berjuang keras untuk mendesak Negara untuk menyelesaikannya demi kehormatan dan martabat kemanusiaan di Tanah Papua tercinta ini. Mari Melawan Lupa buat segenap Pelanggaran HAM yang dilakukan Negara terhadap Orang Asli Papua dan masyarakat Papua dari waktu ke waktu hingga hari ini. Dan berharap pelanggaran HAM menjadi agenda dan program kerja Presiden RI mendatang, termasuk yang terjadi di Tanah Papua. [Daniel/@ jendela_papua/bbm pin:28089477/ https://www.facebook.com/pages/Jendela-Papua/1491953964365629?ref=hl&ref_type=bookmark]

Sumber: https://www.facebook.com/

Add Comment